Elite Demokrat Ungkap Pilkada Langsung atau Dipilih DPRD Jadi Diskursus di Internal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengatakan bahwa partainya belum mengambil sikap ihwal usulan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ia mengungkap, pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung maupun dipilih DPRD sendiri menjadi diskursus di internal Partai Demokrat.

"Di internal Demokrat, diskursus mengenai pilihan pilkada langsung atau melalui DPRD terus berlangsung, meski tidak terbuka ke publik," kata Syahrial kepada Kompas.com, Selasa (30/12/2025).

Baca juga: Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Sikap PKS

Internal Partai Demokrat, kata Syahrial, masih terus melakukan kajian terhadap usulan DPRD memilih kepala daerah.

Partai politik lain tentu memiliki argumentasinya masing-masing terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=DPRD, Demokrat, pilkada, pilkada langsung, pilkada tidak langsung, kepala daerah dipilih DPRD, Syahrial Nasution, DPRD pilih kepala daerah, pilkada langsung atau tidak langsung&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8zMC8xMDI5MjYzMS9lbGl0ZS1kZW1va3JhdC11bmdrYXAtcGlsa2FkYS1sYW5nc3VuZy1hdGF1LWRpcGlsaWgtZHByZC1qYWRpLWRpc2t1cnN1cy1kaQ==&q=Elite Demokrat Ungkap Pilkada Langsung atau Dipilih DPRD Jadi Diskursus di Internal§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

"Di mana tujuan akhirnya membangun pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat. Situasi dan kondisi 10 tahun terakhir memang menunjukkan penurunan indikator indeks demokrasi. Yang mengemuka justru aktivitas oligarki membajak demokrasi dengan membeli suara rakyat," ujar Syahrial.

Syahrial sendiri tidak memungkiri bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD juga memiliki kelemahan.

"Pengalaman di masa Orde Baru menunjukkan bahwa sistem tersebut telah melahirkan pemerintahan otoriter Soeharto yang kala itu memimpin," ucap Syahrial.

Baca juga: Ide Pilkada Lewat DPRD Bergulir, Siapa Setuju, Siapa Menolak?

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa fokus Partai Demokrat saat ini adalah membantu Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan bencana.

Fokus tersebut menjadi pesan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu mengingatkan kader Demokrat, di mana kondisi di beberapa provinsi rakyat kita sedang menghadapi bencana alam. Jauh lebih penting bagi Demokrat membantu Presiden Prabowo untuk mengatasi kesulitan rakyat," ujar Syahrial.

Baca juga: Pilkada oleh DPRD: Pemilihan Elitis dan Matinya Demokrasi Lokal

Gerindra Sorot Ongkos Politik

Sebelumnya, Partai Gerindra menyampaikan dukungannya terhadap usulan agar kepala daerah, yakni gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono menyampaikan bahwa kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan lebih efisien dari sisi anggaran.

Selain dari sisi anggaran, kepala daerah yang dipilih DPRD juga lebih efisien dalam penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran, ongkos politik, hingga pemilihan terlaksana.

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Baca juga: Parpol Usul Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Ada Kesan Elite Takut ke Rakyat