Bisnis.com, JAKARTA - Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dalam memperluas peluang kerja luar negeri bagi masyarakat mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara KP2MI dan Pemkab Deli Serdang yang dilakukan oleh Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan bersama Menteri KP2MI Mukhtaruddin, di Aula Abdurrahman Wahid, Kantor KP2MI, Senin (15/12).
Pemkab Deli Serdang tercatat sebagai kabupaten pertama di Provinsi Sumatera Utara yang menjalin nota kesepakatan dengan KP2MI terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Melalui kerja sama ini, peluang kerja ke luar negeri bagi warga Deli Serdang diharapkan semakin terbuka dengan pendampingan yang legal, aman, dan terstruktur.
Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menegaskan bahwa program pendampingan kerja luar negeri merupakan bagian dari implementasi misi pembangunan Sehat Ekonominya.
“Nota kesepakatan ini berfokus pada sinergi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya, sebagai upaya membuka peluang kerja yang aman, terampil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Deli Serdang,” ujarnya.
Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri, penyelenggaraan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), serta pelayanan penempatan bagi CPMI dan PMI.
Ia menambahkan, saat ini Pemkab Deli Serdang tengah menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi khusus, seperti operator alat berat dan tenaga las. Dari sisi perlindungan, pemerintah daerah juga melibatkan pemerintah desa untuk memantau warganya yang bekerja di luar negeri, mulai dari keberangkatan, masa bekerja, hingga kepulangan.
“Ini bentuk kepedulian pemerintah sekaligus jaminan bahwa negara hadir dan tidak melepas pekerja migran begitu saja,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri KP2MI Mukhtaruddin menyampaikan bahwa pekerja migran merupakan warga negara yang membawa harapan besar bagi keluarganya. Melalui kerja sama lintas sektor, pemerintah ingin memastikan para pekerja migran berangkat dengan aman, bekerja dengan terlindungi, dan kembali dengan martabat serta masa depan yang lebih baik.
“Kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, perguruan tinggi, dan mitra strategis lainnya diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya di mana pun berada,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan komitmen penuh pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia dari ancaman di ranah digital.
“Mereka adalah pejuang devisa dengan kontribusi remitansi yang besar. Data menunjukkan remitansi tahun sebelumnya mencapai sekitar Rp250–253 triliun dan diproyeksikan terus meningkat,” katanya.
Meutya menyoroti tantangan jarak yang dihadapi keluarga pekerja migran, sehingga penyediaan informasi yang akurat, kemudahan akses layanan, serta respons cepat terhadap aduan menjadi prioritas. Hingga Desember 2025, Kementerian Komdigi telah menangani lebih dari 300 aduan penipuan terkait pekerja migran, terutama lowongan kerja palsu di media sosial.
“Dengan adanya MoU ini, kami berharap penguatan kanal pelaporan serta percepatan takedown konten ilegal dapat semakin optimal,” tutupnya, seraya menegaskan visi 3T: Terhubung, Tumbuh, Terjaga.
