Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti terkait pendataan korban bencana banjir dan longsor Sumatera. Ia menyarankan agar data korban dibuat terpadu supaya bantuan yang disalurkan bisa tepat sasaran.
Tito mengungkapkan, akurasi dan kecepatan data dinilai menjadi kunci penting. Saat ini, pendataan terus dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah (Pemda), hingga Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menyarankan agar pendataan dipusatkan di BNPB.
“Sekarang masalahnya adalah pendataan. Pendataan ada yang melakukan dari BNPB, dari Pemda, kemudian juga dari BPS yang kita minta. Kunci ini paling penting sekali,” ujar Tito dalam rapat koordinasi satgas pascabencana di Aceh pada Selasa (30/12).
“Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB. Karena BNPB yang akan membayarkan. BNPB menjadi leading untuk data ini,” tambahnya.
Tito menyebutkan, data dari BNPB itu kemudian diverifikasi kembali oleh penegak hukum.
"Setelah itu divalidasi oleh secepat oleh Polri, Kejaksaan, dan BPKP,” ujarnya.
Eks Kapolri itu menekankan bahwa pendataan tidak perlu menunggu hingga 100 persen lengkap untuk mulai mencairkan dana. Proses bisa dilakukan secara bertahap agar warga yang rumahnya rusak ringan dan sedang bisa segera menerima dana perbaikan dan meninggalkan pengungsian.
"Nah, kalau ini cepat dapat data by name by address, tidak harus sampai lengkap, karena biarkan bergelombang,” jelasnya.
“Yang ringan dan sedang ini kalau kita bisa secepatnya punya data dari BNPB, rekonsiliasi, dan setelah itu diberikan biaya, mereka sambil bersih-bersih dilakukan terus, mereka akan pulang. Itu bisa mengurangi lebih dari 60% pengungsi," tutup Tito.
