JAKARTA, DISWAY.ID - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyapa Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, sekaligus menyampaikan permintaan khusus terkait penanganan pascabencana di Aceh.
Momen itu terjadi dalam Rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Dewan Perwakilan Rakyat di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.
Awalnya, Mualem--sapaan akrab Muzakir Manaf, menyapa para peserta rapat. Ketika tiba di giliran Maruli, ia langsung mengucap horas. Seolah sudah akrab dan saling mengenal satu sama lain.
"Horas yak pak? Ini banyak sekali jembatan yang belum terhubung. Mudahan-mudahan cepat kita buat," ucap Mualem dalam forum tersebut.
BACA JUGA:Layanan Pulih 100 Persen, BSI Pastikan Operasional dan Transaksi Nasabah di Aceh Kembali Normal
Perlu diketahui, Maruli adalah Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Jembatan dalam penanganan pasacabencana di Sumatera.
Tak berhenti di situ, Mualem menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Aceh telah mengambil langkah cepat sejak awal bencana.
Mulai dari penetapan status tanggap darurat, proses evakuasi warga, distribusi bantuan logistik, penyediaan layanan kesehatan, hingga upaya pemulihan tahap awal.
BACA JUGA:Kemendagri Kirim 1.054 Praja IPDN ke Aceh untuk Pulihkan Pemerintahan Desa Pascabencana
Meski demikian, ia menegaskan bahwa skala dampak dan rumitnya penanganan bencana tersebut memerlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat.
Ia menambahkan, rapat koordinasi ini menjadi momen penting untuk memperkuat langkah bersama, menyatukan pandangan. Serta menyelaraskan kebijakan lintas lembaga.
Sinergi antara DPR, kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah dinilai krusial agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan berkeadilan.
BACA JUGA:Momen Anies Baswedan ke Lokasi Bencana di Pidie Jaya Aceh, Bertemu Zaskia: Insya Allah Kamu Bisa Sekolah Lagi
"Kami berharap rapat ini menghasilkan langkah konkret terutama percepatan pemulihan infrastruktur, percepatan penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat," harapnya.
"Penguatan perlindungan sosial serta kejelasan skema pendanaan dan pembagian peran antarpihak secara terintegrasi," sambung Mualem menutup.
