Pantau - Ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa hari kedua di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Selasa, 30 Desember 2025, untuk menuntut pengembalian Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026 di 19 wilayah.
Aksi ini diinisiasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan diikuti oleh sekitar 5.000 hingga 10.000 buruh.
Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, memimpin langsung jalannya aksi dan menyampaikan bahwa penghapusan atau pengurangan UMSK oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), dianggap melanggar ketentuan yang berlaku.
Protes terhadap Keputusan Gubernur JabarKSPI menilai keputusan Gubernur Dedi Mulyadi telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
Menurut aturan tersebut, rekomendasi UMSK dari bupati dan wali kota tidak boleh diubah secara sepihak oleh gubernur.
Para buruh menuntut agar seluruh besaran UMSK yang telah diajukan oleh 19 kabupaten/kota di Jawa Barat segera dikembalikan sesuai rekomendasi awal.
Aksi Lanjutan dan Jalur HukumJika tuntutan tidak dipenuhi, KSPI menyatakan akan melanjutkan aksi serupa setelah Lebaran 2026.
Selain itu, langkah hukum juga disiapkan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan keputusan penghapusan atau pengurangan UMSK tersebut.
Aksi ini diikuti buruh dari berbagai daerah seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bogor, Depok, Bandung Raya, Cianjur, Sukabumi, Cirebon, dan Majalengka.
Pihak kepolisian mengerahkan ribuan personel untuk pengamanan, dan aksi berlangsung damai sesuai prinsip konstitusional, menurut pernyataan resmi dari KSPI.
