FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Jawa Timur mulai resah dengan kepastian gaji yang bakal mereka terima. Atas keresahan itu, mereka mengancam akan melakukan demo.
Ribuan PPPK paruh waktu di provinsi Jawa Timur (Jatim) bakal turun ke jalan. Mereka menyiapkan aksi besar-besaran untuk mengepung Gedung Grahadi.
Wacana tersebut disampaikan Ketua Aliansi R2 R3 Jatim, Faisol Mahardika. Dia mengatakan, sekitar 7.000 orang akan ikut meramaikan aksi tersebut.
Mereka calon PPPK paruh waktu dari berbagi unit kerja di Provinsi Jatim. “Aksi ini sebetulnya desakan dari para calon PPPK Paruh waktu, dan hasil zoom saya bersama para calon PPPK Paruh Waktu se-Jawa Timur semalam pukul 20:00 WIB,” kata Faisol, Selasa (30/12).
Guru honorer yang juga ketua umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia ini menambahkan, calon PPPK paruh waktu memutuskan turun ke jalan karena khawatir kebijakan gubenur soal penggajian tidak dijalankan dengan baik di lapangan.
Itu karena tidak ada regulasi yang menjamin janji Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Bu Gubernur janji gaji PPPK paruh waktu lebih tinggi dari honorer, tetapi apakah benar direalisasikan karena tidak ada surat edarannya,” ujar Faisol.
Keraguan calon PPPK paruh waktu di Jatim ini, menurut Faisol, salah satunya dari sikap pemprov yang tidak mengagendakan pelantikan mereka sebagai ASN.
Padahal, daerah lain melantik PPPK paruh waktu. Pemprov Jatim dinilai tidak menghargai pengabdian 21 ribu honorer bertahun-tahun. “Wajar kalau teman-teman meragukan pemprov Jatim apakah mampu merealisasikan niat bait Ibu Gubernur,” tegas Faisol.
Mengenai kapan aksinya, Faisol mengungkapkan rencananya dalam dua minggu ke depan, karena masih mempersiapkan anggota di seluruh Jawa Timur. Sebelumnya, Faisol mengaku telah berkomunikasi dengan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur (Jatim) mengenai pengangkatan 21 ribu PPPK paruh waiktu.
“Kepala BKD Jatim langsung dengan tegas menyatakan tidak ada penyerahan secara resmi untuk SK PPPK paruh waktu, sedangkan teken SPMT dilaksanakan tanggal 2 Januari 2026,” kata Faisol kepada JPNN, Senin (29/12).
Info A1 ini terang Faisol, membuat harapan sekitar 21 ribu honorer di provinsi Jatim untuk dilantik menjadi PPPK paruh waktu oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa pupus sudah. Ini setelah Pemprov Jatim tidak mengagendakan pelantikan PPPK paruh waktu.
Mereka nanti hanya diberikan SK PPPK paruh waktu tanpa upacara pelantikan maupun seremonial lainnya. “Kandas sudah harapan honorer provinsi Jatim untuk mengikuti pelantikan. Padahal, itu momentum yang sangat dinanti-nantikan,” kata Faisol Mahardika.
Dia menjelaskan, Gubernur Khofifah mengakui kalau PPPK paruh waktu di Jatim sangat banyak, tetapi akan tetap memastikan pendapatan tidak menurun, bahkah diupayakan meningkat.
Menurut Faisol, sesuai diskusinya bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD), peningkatan PPPK paruh waktu ke penuh waktu dilakukan bertahan selama 7 tahun ke depan. Setiap tahun ASN di Jatim yang pensiun sekitar 2 ribuan orang, sehingga pemprov Jatim mengalokasikan formasi PPPK penuh waktu 2500 hingga 3 ribu. (fajar)
