Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Aceh
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sejak awal telah bergerak cepat menangani dampak bencana banjir dan longsor dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Hingga kini, proses pemulihan pascabencana terus dipercepat, terutama di wilayah yang masih mengalami kerusakan berat.
Secara nasional, Mendagri mencatat terdapat 52 kabupaten/kota terdampak bencana, yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, 18 daerah berada di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat.
“Berkat kecepatan dan kerja keras semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat, kita melihat pemulihan yang cukup signifikan, khususnya di Aceh,” ujar Tito saat Rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Kota Banda Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.
Meski demikian, Tito menekankan masih ada sejumlah daerah yang memerlukan perhatian khusus. Di Aceh, wilayah yang dinilai membutuhkan percepatan pemulihan antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.
“Yang paling berat adalah Aceh Tamiang, karena pemerintahannya belum berjalan efektif dan kondisi ekonominya juga belum pulih maksimal,” tegasnya.
Sementara di Sumatera Utara, dari 18 daerah terdampak, tersisa lima daerah yang masih membutuhkan penanganan lanjutan, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga.
Adapun di Sumatera Barat, tiga daerah yang menjadi prioritas adalah Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Menurut Tito, langkah mendesak saat ini adalah percepatan pembersihan lumpur dan puing sisa banjir serta longsor.
Upaya ini harus dimobilisasi secara maksimal dengan dukungan tambahan personel TNI dan Polri. Pembersihan tersebut juga dibarengi dengan upaya menghidupkan kembali roda pemerintahan, khususnya di Aceh Tamiang.
“Tamiang ini memang harus betul-betul diserang rame-rame supaya secepat mungkin bangkit,” ucap Tito
Selain pembersihan, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak, baik kategori ringan, sedang, maupun berat.
Data yang akurat diperlukan agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran. Ia menyarankan proses pendataan direkonsiliasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengingat lembaga tersebut yang akan melakukan pembayaran bantuan.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang. Sementara untuk rumah rusak ringan dan sedang, bantuan diberikan dalam bentuk dana perbaikan. Tito menilai percepatan penyaluran bantuan penting untuk mengurangi jumlah pengungsi.
Selain itu, pemerintah menyediakan hunian sementara atau bantuan biaya sewa bagi warga yang rumahnya rusak berat sambil menunggu pembangunan hunian tetap.
Bantuan biaya hidup, perabot rumah tangga, serta dukungan pemulihan ekonomi, termasuk bagi petani yang sawahnya terdampak, juga disiapkan.
Untuk mempercepat pemulihan di Aceh Tamiang, Mendagri memastikan akan mengirim lebih dari 1.000 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Mereka akan diterjunkan selama satu bulan mulai 3 Januari 2026 untuk membantu menghidupkan kembali pemerintahan desa dan pelayanan publik.
“Kami kirim 1.100 praja IPDN. Ini kami anggap sebagai bagian dari KKN dan masuk kurikulum. Tugas utama mereka adalah membantu mengaktifkan pemerintahan,” kata Tito.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan dan anggota DPR RI, sejumlah menteri dan kepala lembaga, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Aceh.
Editor: Redaktur TVRINews
