Ketika Bahasa Negara Menjauh dari Warganya

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa di era ini, satu kalimat pejabat publik bisa berdampak lebih besar daripada satu pasal kebijakan. Bukan karena masyarakat semakin sensitif, melainkan karena ruang komunikasi semakin terbuka.

Bahasa negara kini tidak lagi hidup di ruang rapat tertutup atau dokumen resmi yang hanya dibaca segelintir orang. Ia hadir di lini masa, potongan video pendek, judul berita, hingga tangkapan layar yang beredar tanpa konteks.

Di titik inilah bahasa komunikasi pemerintah menjadi krusial. Ia bukan lagi sekadar alat penyampai kebijakan, melainkan juga instrumen pembentuk kepercayaan. Cara pemerintah berbicara sering kali menentukan apakah kebijakan dipahami, diterima, atau justru ditolak sebelum sempat dijalankan.

Kepercayaan publik—dalam banyak kasus—runtuh bukan karena kebijakan sepenuhnya salah, melainkan karena bahasa yang gagal menjelaskan, gagal memahami, dan gagal memposisikan warga sebagai subjek.

Sejak awal berdirinya negara modern, bahasa selalu menjadi bagian dari kekuasaan. Negara berbicara melalui regulasi, pidato, pengumuman, dan pernyataan resmi. Bahasa negara memiliki otoritas, bahkan sebelum substansi kebijakan bekerja.

Masalahnya, masih banyak bahasa komunikasi dari pemerintah kita lahir dari logika lama: negara sebagai pemberi perintah dan warga sebagai penerima. Ini tecermin dari pilihan diksi yang instruktif, normatif, dan sering kali berjarak. Kata-kata seperti “diimbau”, “diminta untuk memahami”, atau “masyarakat harus menyadari” seolah netral, tetapi menyimpan relasi kuasa yang timpang.

Dalam konteks demokrasi modern, relasi ini menjadi problematis. Ketika negara terus berbicara dari menara otoritas, sementara warga hidup dalam realitas sosial yang kompleks, bahasa bukan lagi menjadi jembatan, melainkan tembok.

Krisis kepercayaan publik sering kali bermula dari sini: ketika warga merasa tidak diajak bicara, melainkan hanya diberi tahu.

Dalam praktik pemerintahan, sering muncul asumsi bahwa selama kebijakan sudah dirancang dengan benar, komunikasi hanyalah soal menyampaikan. Padahal, di ruang publik, persepsi sering kali lebih menentukan daripada niat kebijakan itu sendiri.

Kebijakan yang baik dapat kehilangan legitimasi jika disampaikan dengan bahasa yang kaku, defensif, atau terkesan menyalahkan publik. Sebaliknya, kebijakan yang berat sekalipun dapat lebih diterima ketika dikomunikasikan dengan jujur dan empatik.

Di sinilah pemerintah kerap keliru membaca masalah. Ketika muncul kritik, respons yang diberikan sering kali berupa klarifikasi teknis atau pembelaan prosedural. Negara sibuk menjelaskan mekanisme, sementara publik berbicara tentang dampak.

Dua bahasa ini tidak bertemu.

Tidak sedikit polemik kebijakan di Indonesia yang sebenarnya bermula dari satu pernyataan pejabat. Potongan kalimat yang dianggap meremehkan, tidak peka, atau terkesan elitis dengan cepat memicu kemarahan publik.

Dalam banyak kasus, klarifikasi datang terlambat. Bahkan ketika klarifikasi disampaikan, bahasa yang digunakan kembali terjebak pada logika pembenaran. Akibatnya, jarak semakin melebar.

Fenomena ini menunjukkan satu hal penting: bahasa pejabat publik tidak pernah netral. Ia selalu dibaca, ditafsirkan, dan dikaitkan dengan posisi kuasa yang melekat pada jabatan.

Karena itu, tuntutan terhadap kehati-hatian bahasa bukan soal pencitraan, melainkan soal tanggung jawab demokratis.

Jika kita ingin jujur, banyak bahasa resmi pemerintah masih lebih dekat dengan bahasa kekuasaan daripada bahasa pelayanan. Bahasa kekuasaan menekankan kepatuhan, ketertiban, dan stabilitas. Ia minim dialog dan tidak memberi ruang pada emosi publik.

Sebaliknya, bahasa pelayanan berangkat dari kesadaran bahwa negara hadir untuk warga. Bahasa ini mengakui keresahan, menjelaskan dengan sederhana, dan membuka ruang tanya.

Perubahan paradigma pemerintahan seharusnya diikuti oleh perubahan bahasa. Namun, yang sering terjadi, reformasi berhenti pada struktur dan regulasi, tidak menyentuh cara negara berbicara.

Padahal, bagi warga, bahasa adalah pengalaman pertama berinteraksi dengan negara.

Masuknya pemerintah ke media sosial mempercepat dan memperluas dampak bahasa negara. Pernyataan yang dulu hanya muncul di konferensi pers kini tersebar dalam hitungan menit.

Di satu sisi, ini membuka peluang komunikasi yang lebih langsung. Di sisi lain, kesalahan kecil dalam pilihan kata bisa berlipat ganda dampaknya.

Ironisnya, sebagian institusi negara masih memperlakukan media sosial seperti papan pengumuman digital. Bahasa tetap kaku, satu arah, dan minim konteks. Ketika respons publik negatif, negara kerap terkejut, seolah lupa bahwa media sosial adalah ruang dialog, bukan etalase.

Krisis kepercayaan di era digital sering kali bukan karena kurangnya informasi, melainkan karena kegagalan membaca suasana.

Kepercayaan publik tidak lahir dari perintah atau imbauan. Ia tumbuh dari rasa dipahami dan dilibatkan. Bahasa memiliki peran sentral dalam proses ini.

Ketika pemerintah berbicara dengan nada menggurui, publik merasa dijauhkan. Ketika pemerintah berbicara dengan nada setara, publik lebih bersedia mendengar.

Bahasa komunikasi pemerintah seharusnya mencerminkan kesadaran bahwa warga bukan objek kebijakan, melainkan subjek demokrasi.

Seri ini bukan hendak meniadakan otoritas negara. Pemerintah tetap membutuhkan wibawa. Namun, wibawa tidak harus dibangun dari jarak. Justru, dalam banyak kasus, wibawa lahir dari kejujuran dan empati.

Bahasa negara yang manusiawi bukan berarti kehilangan ketegasan, melainkan menemukan cara baru untuk tegas tanpa mengabaikan perasaan publik.

Jika krisis kepercayaan ingin dipulihkan, pembenahan tidak bisa hanya dimulai dari kebijakan, tetapi juga dari cara negara berbicara.

Bahasa, pada akhirnya, adalah cermin. Dari sanalah publik melihat wajah negaranya.