Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/12).
Dalam kesempatan itu, Qodari mengaku melaporkan sejumlah hal terkait perkembangan pelaksanaan program prioritas besutan Prabowo.
"Kami di KSP melaporkan perkembangan dari program-program prioritas pemerintah, teman-teman. Dan Bapak Presiden senang dengan perkembangan-perkembangan yang sudah dicapai pada hari ini," kata Qodari usai pertemuan.
"Misalnya soal perkembangan MBG, kemudian keberadaan Danantara yang semakin berpengaruh. Lalu juga rencana-rencana ke depan termasuk soal perkembangan Koperasi Merah Putih yang notabene pada hari ini sudah menuju kepada pembangunan gerai-gerai ya," sambung dia.
Sementara itu, Fahri Hamzah mengaku menyampaikan laporan terkait percepatan pembangunan perumahan.
Dia mengatakan, ada wacana untuk membentuk sebuah lembaga yang akan menangani secara keseluruhan terkait pembangunan perumahan.
"Yang intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, juga mengambil alih persoalan pembiayaan dan juga penghunian, serta manajemen daripada hunian yang berbasis kepada hunian sosial," jelas Fahri.
Konsep pembentukan lembaga baru ini, menurut Fahri, masih dalam tahap penggodokan. Nantinya, akan diterbitkan suatu dasar hukum untuk membuatnya.
"Inilah yang kami lagi design konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan. Mungkin setingkat Perpres atau PP yang sedang kami siapkan," tutur dia.
Anggaran Program Prioritas Tak Terpengaruh Penanganan BencanaKembali ke Qodari, dia memastikan seluruh anggaran untuk pelaksanaan program prioritas Prabowo yang ada saat ini tak terpengaruh adanya penanganan bencana di Sumatera.
Hal tersebut, menurutnya, bisa terjadi berkat kebijakan efisiensi anggaran yang sudah dilakukan sejak awal.
"Insyaallah tidak. Karena Bapak Presiden telah melakukan banyak penghematan ya di depan ya, ada efisiensi. Kemudian juga ada sumber-sumber pendanaan yang didapatkan melalui kegiatan penegakan hukum yang semua kita ketahui. Baik itu untuk apa, penataan kebun sawit, maupun mencegah penyelundupan, maupun juga untuk nanti tambang begitu. Jadi, Insyaallah tidak," ucap Qodari.
