FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis perempuan, Ida N Kusdianti, blak-blakan terkait arah perjalanan politik nasional yang semakin mengkhawatirkan dan berpotensi memicu kekacauan pada 2026 mendatang.
Dikatakan Ida, sejak dilantik dan menyusun Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto terus berada dalam tekanan, baik dari luar pemerintahan maupun dari lingkaran kekuasaan sendiri.
Ia menyinggung polemik besar di awal pemerintahan, salah satunya terkait pembangunan pagar laut dan penggusuran warga yang disebut-sebut melibatkan oligarki dengan dalih Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kasus ini berhenti secara janggal hanya pada penetapan Kepala Desa Kohod sebagai tersangka, tanpa satu pun elite ekonomi atau aktor utama tersentuh hukum,” ujar Ida kepada fajar.co.id, Rabu (31/12/2025).
Lanjut Ida, kondisi tersebut memperlihatkan ketimpangan serius dalam penegakan hukum.
Situasi itu, lanjut Ida, diperparah dengan penanganan bencana ekologis di Sumatra dan Aceh yang dinilai lamban serta minim empati dari negara.
Ia menyayangkan sikap sejumlah pejabat yang justru menjadikan lokasi bencana sebagai panggung seremonial dan pencitraan, bukan sebagai pusat tanggung jawab negara terhadap korban.
Bukan hanya itu, Ida juga menyinggung kembali kasus Bandara IMIP Morowali yang diduga menjadi pintu masuk penyelundupan tenaga kerja asing dan praktik tambang bermasalah, namun hingga kini tak kunjung menemui kejelasan hukum.
“Kasus-kasus besar seperti ini seolah menguap tanpa pertanggungjawaban,” tegasnya.
Krisis kepercayaan publik, menurut Ida, semakin dalam dengan mencuatnya kembali isu dugaan ijazah palsu yang penanganan hukumnya dinilai tidak independen.
Ida secara khusus menyoroti posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disebut berani mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi melalui produk Peraturan Kapolri.
“Pembangkangan terhadap putusan MK adalah bukti nyata krisis supremasi hukum. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo justru terlihat tidak lebih berdaya,” ucapnya.
Ia mengungkapkan bahwa rakyat kini dipaksa diam di tengah akumulasi persoalan struktural yang terus menumpuk.
Bahkan, Ida menyebut Presiden Prabowo tengah terjebak dalam skenario politik yang disiapkan oleh apa yang ia sebut sebagai “Geng Solo”.
Menurutnya, publik distrust sengaja diarahkan untuk bermetamorfosis menjadi political trust palsu, bukan demi stabilitas, melainkan membuka jalan bagi skenario kekuasaan lanjutan.
Ida mengaitkan kondisi ini dengan pernyataan Connie Rahakundini Bakrie yang pernah mengutip informasi dari lingkar kekuasaan, bahwa Presiden Prabowo hanya diberi waktu dua tahun untuk benar-benar memerintah.
“Jika ini benar, maka yang sedang kita saksikan bukan sekadar kegaduhan politik, tapi fase awal delegitimasi kekuasaan,” imbuhnya.
Ia mengingatkan, ketika kepercayaan publik dipermainkan, chaos bukan lagi kemungkinan, melainkan konsekuensi sejarah.
Sekjen Forum Tanah Air (FTA) ini bilang, para tokoh bangsa, akademisi, intelektual, aktivis, hingga rakyat tidak boleh hanya berhenti pada kritik verbal semata.
“Ini bukan hanya tentang nasib rakyat, tapi nasib bangsa. Kalau Indonesia masih cemas seperti sekarang, jangan bermimpi Indonesia Emas 2045,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
