jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan bakal mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung.
Sejumlah partai besar mendukung perubahan skema pilkada yang dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alih-alih oleh rakyat melalui pemilihan umum.
BACA JUGA: Pakar Politik: Pilkada Melalui DPRD Menggerus Demokrasi
Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia (UII) Masduki menilai langkah perubahan skema pilkada ini salah kaprah.
Menurutnya, akar permasalahan selama ini tidak relevan dengan solusi yang dihadirkan melalui skema pilkada lewat DPRD.
BACA JUGA: Hasto-Wawan Ditetapkan Sebagai Pemenang Pilkada Yogyakarta
"Ini ada masalah soal partisipasi politik, literasi politik yang rendah dan oligarki, kok, solusinya pemilihan dialihkan ke DPRD. Enggak nyambung," kata Masduki, Selasa (30/12).
Guru besar UII itu menilai bahwa sejumlah permasalahan tersebut seharusnya dituntaskan.
BACA JUGA: Bawaslu Menemukan Kendala pada Pilkada Kulon Progo
Pemilihan lewat DPRD dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan efisiensi dalam penyelenggaraannya dan bukan solusi dalam menghasilkan pemimpin berkualitas selama pendidikan politik ditinggalkan.
"Jadi, ini hanya mengalihkan masalah, pilkada tidak langsung juga bermasalah, dari yang melibatkan individu kepada lembaga negera bernama parlemen," katanya.
Ia khawatir jika perubahan ini disetujui akan memunculkan praktik oligarki di parlemen.
Masduki menegaskan pilkada langsung sejatinya perlu dievaluasi, tetapi tidak harus dengan solusi pilkada dipilih DPRD.
"Solusinya adalah penguatan partai politik dan pendidikan politik," ujarnya. (mcr25/jpnn)
Redaktur : Januardi Husin (mar3)
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
