Pemerintah Tutup TPA Suwung per 1 Maret 2026, Bali Diminta Benahi Pengelolaan Sampah

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup akan menghentikan operasional pembuangan sampah terbuka (open dumping) TPA Suwung di Bali per 1 Maret 2026. Langkah ini ditempuh untuk menjaga daya saing pariwisata Bali di tengah kerentanan keberlanjutan lingkungan kawasan tersebut akibat persoalan sampah yang tak kunjung teratasi.

“Penutupan TPA Suwung adalah titik balik bagi Bali untuk membuktikan bahwa destinasi wisata kelas dunia harus dibarengi dengan kualitas pengelolaan lingkungan yang setara,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam siaran pers, Rabu (31/12/2025).

Hanif mengemukakan bahwa permasalahan sampah bukan sekadar isu lingkungan, melainkan tantangan serius terhadap kesehatan masyarakat. Dia pun meminta seluruh kepala daerah untuk mengambil keputusan strategis dan memiliki komitmen kuat menghentikan praktik open dumping sesuai amanat undang-undang. 

Dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Bali, Senin (29/12/2025), Hanif menginstruksikan percepatan kesiapan TPA Landih di Bangli sebagai lokasi pengalihan sementara sampah dari Denpasar dan Badung sembari menunggu rampungnya pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Bali.

Selain itu, dia menginstruksikan bahwa sampah yang dikirim ke TPA Landih hanya boleh berupa residu, sehingga pengelolaan utama harus diselesaikan secara kolaboratif di hulu dengan melibatkan masyarakat. Hanif turut mengingatkan kewajiban pengelola kawasan dan tempat usaha untuk memilah dan mengelola sampah secara mandiri. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki status darurat sampah di Bali dan menghindari predikat kota kotor dari hasil penilaian Adipura.

Perbaikan pengelolaan sampah di Bali menjadi isu mendesak karena capaian penanganan sampah nasional baru menyentuh angka 26%. Tindakan tegas dan terukur dari seluruh pemerintah daerah menjadi krusial agar beban sampah tidak lagi bertumpu pada TPA.

Hanif memberikan catatan kritis bahwa pengembangan TPA Landih harus dibarengi dengan konstruksi dan penguatan fasilitas yang optimal agar tidak memicu masalah baru pada masa depan. Karena persetujuan lingkungan untuk TPA Bangli belum tersedia, dia pun meminta Gubernur Bali segera menuntaskan seluruh persyaratan teknis dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

“Saya ingatkan tanggung jawab teknis berada pada pengelola kawasan, yaitu Bupati dan Wali Kota, mulai dari sampah permukiman hingga pasar. Tanpa penanganan serius di hulu, permasalahan sampah akan berdampak langsung pada penurunan kualitas lingkungan serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Hanif.

Optimisme justru muncul dari keberhasilan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Sapu Jagat di Desa Gulingan, Badung, yang dikunjungi Hanif sebelum rapat berlangsung.

Penyabet peringkat pertama dalam kompetisi TPS3R se-Kabupaten Badung 2025 itu dinilai sukses menyinergikan pengelolaan daur ulang dan kompos dengan konsep ekowisata edukatif. Keberhasilan komunitas ini diharapkan menjadi inspirasi bagi para pemimpin daerah agar beban sampah tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada TPA, melainkan selesai sejak dari sumbernya.