Dinilai Langgar MOU, Paguyuban Jukir Surabaya Protes Parkir Digital Berpalang di Mie Gacoan

Surabaya (beritajatim.com) – Paguyuban Jukir Surabaya (PJS) menyatakan keberatan atas langkah sepihak manajemen Mie Gacoan yang menggandeng vendor luar untuk menerapkan sistem parkir digital berpalang pada Rabu (31/12/2025).

PJS menilai tindakan tersebut telah melanggar nota kesepahaman (MOU) yang selama ini mengikat kedua belah pihak dalam pengelolaan lahan parkir di seluruh gerai Mie Gacoan se-Surabaya. Wakil Ketua PJS, Feri Fadli, menegaskan bahwa polemik ini bukan disebabkan oleh penolakan jukir terhadap modernisasi sistem digital.

Sebaliknya, para juru parkir merasa dikhianati karena manajemen Mie Gacoan justru menunjuk vendor lain, padahal PJS sejak awal tahun 2025 telah menyatakan kesiapan untuk mengelola parkir secara profesional dengan sistem serupa. “Kita sejak awal tahun 2025 sudah mengajukan ke pihak manajemen. Kalau kita juga siap untuk mengelola secara profesional, baik itu menggunakan sistem digital dan berpalang,” ujar Feri.

Selain persoalan MOU, Feri menuding kebijakan Mie Gacoan tersebut bertolak belakang dengan imbauan Wali Kota Surabaya yang mengharuskan pelaku usaha melibatkan warga lokal.

Ia pun turut menyayangkan narasi di media sosial yang akhir-akhir ini menyudutkan mereka seolah-olah sebagai juru parkir liar, padahal mereka memiliki bukti legalitas kerja sama yang sah. “Sekarang isu yang beredar di media sosial seakan-akan kita jukir liar. Padahal di sini kita punya bukti MOU. Dan kita hanya berupaya untuk mempertahankan hak-hak kami,” tegasnya.

PJS juga mengaku telah berupaya melakukan perundingan secara baik-baik, namun manajemen Mie Gacoan terkesan menutup diri. Bahkan, menurut Feri, pihak manajemen sempat mangkir hingga tiga kali pertemuan dari panggilan mediasi yang dilayangkan oleh DPRD Kota Surabaya. “Dimediasi bersama DPRD. Namun, sebanyak tiga kali diundang, pihak manajemen Mie Gacoan tidak datang,” ungkapnya.

Menanggapi sikap manajemen yang terus berkelit, PJS berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dapat turun tangan sebagai penengah yang adil. Feri menekankan bahwa pihaknya tidak anti-teknologi, namun merasa diperlakukan tidak adil oleh manajemen setelah sekian lama bekerja sama.

“Kami bukan menolak kekinian. Tetapi kami ini seolah diperlakukan oleh manajemen seperti istilah, ‘habis manis sepah dibuang’,” tutup Feri. (rma/kun)