Hubungan Kedua Negara Tegang, 200 CEO Jepang Batalkan Kunjungan Tahunan ke China

Untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, para pemimpin bisnis Jepang menunda rencana kunjungan mereka ke Beijing, China. Kondisi ini menandakan ketegangan diplomatik antara Jepang dan China mulai berdampak pada hubungan bisnis dua ekonomi terbesar di Asia tersebut.

Berdasarkan Japan-China Economic Association delegasi yang terdiri dari sekitar 200 pemimpin perusahaan itu membatalkan perjalanan yang semula dijadwalkan pada 20 Januari 2026. Organisasi tersebut menyebut adanya kesulitan untuk mendapatkan jadwal pertemuan dengan pejabat China. Selain itu, penundaan jadwal ini juga belum menemukan jadwal pengganti.

Delegasi bisnis ini rencananya akan diikuti oleh para eksekutif puncak dari Mitsubishi Corp. dan Panasonic Holdings, serta perwakilan dari organisasi bisnis terbesar Jepang, Keidanren dan Kamar Dagang dan Industri Jepang.

Berdasarkan draf agenda, mereka juga berupaya bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang. Pada 2024, Li sempat bertemu dengan delegasi ini, sementara Wakil Perdana Menteri He Lifeng menjadi tuan rumah pada awal 2025.

Penundaan ini menjadi yang pertama dalam lebih dari 13 tahun, saat ketegangan politik mengganggu misi tahunan dalam upaya mempererat kerja sama ekonomi. Kondisi ini mencerminkan masih adanya ketidakpuasan Beijing terhadap pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, terkait Taiwan.

“Dalam kondisi hubungan Jepang-China saat ini, kami telah berupaya keras agar delegasi ini tetap terlaksana. Namun, kami menghadapi kesulitan untuk menjalin pertukaran yang memadai dengan lembaga pemerintah China, termasuk pertemuan dengan para pemimpin nasional,” kata kata asosiasi tersebut dikutip dari Bloomberg, Kamis (31/12).

Kunjungan ini rutin dilakukan setiap tahun sejak 1975, kecuali saat pandemi Covid-19 dan 2012 ketika hubungan kedua negara memburuk akibat sengketa diplomatik terkait pulau-pulau yang diperebutkan di Laut China Timur.

Menanggapi pembatalan perjalanan tersebut, Kementerian Luar Negeri China kembali mengecam pernyataan Takaichi yang disebut “keliru”. Dalam konferensi pers rutin, Juru Bicara Lin Jian mendesak Jepang untuk menarik kembali pernyataan itu demi menciptakan kondisi yang diperlukan bagi pertukaran normal antara China dan Jepang.

Hubungan kedua negara memburuk sejak awal November, ketika Takaichi menyatakan bahwa Jepang dapat mengklasifikasikan invasi China ke Taiwan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup, yang secara hukum dapat menjadi dasar bagi Jepang untuk mengerahkan militernya. China mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menganggap isu terkait pulau demokratis itu sebagai urusan dalam negeri.

China berulang kali menuntut agar pernyataan tersebut ditarik. Namun, Takaichi menegaskan kebijakan Jepang terhadap Taiwan tidak berubah dan komentarnya tidak perlu dicabut. Sebagai balasan, Beijing mengambil sejumlah langkah pembalasan, seperti membatasi impor makanan laut dan film asal Jepang.

China juga mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Jepang, sehingga pertumbuhan jumlah wisatawan melambat ke level terlemah dalam hampir empat tahun.

China merupakan mitra dagang terbesar Jepang. Impor dan ekspor antara kedua negara menyumbang sekitar 20 persen dari total perdagangan Jepang pada 2024, berdasarkan data bea cukai Jepang. Meski China belum menggunakan beberapa komoditas penting seperti rare earth sebagai alat tekanan dalam sengketa ini, pembalasan ekonomi jangka panjang dari China tetap berpotensi merugikan perekonomian Jepang.