- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan kepada Wamenkim.
- Lembaga baru ini akan menangani masalah tanah, perizinan, dan manajemen hunian sosial untuk akselerasi pembangunan.
- Pemerintah menargetkan renovasi perumahan besar-besaran, termasuk satu juta unit di wilayah perkotaan tahun depan.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto ingin membentuk lembaga percepatan pembangunan perumahan. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.
Fahri sempat bertemu dan rapat Bersama Prbaowo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025).
"Kebetulan ini ada beberapa kali beliau nitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan, yang saya laporkan karena ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga untuk percepatan pembangunan perumahan," kata Fahri.
Menurut Fahri, pembentukan lembaga tersebut nantinya untuk mengurus berbagai macam hal, mulai dari persoalan tanah, pengadaan lahan, persoalan perizinan, dan manajemen hunian berbasia hunian sosial.
Prabowo mengharapkan ada akselerasi besar-besaran, mengingat pada tahun depan anggaran untuk renovasi sudah masuk di dalam APBN 2026.
"Sekitar 400.000 tapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah. Tetapi yang 1 juta di perkotaan," kata dia.
"Ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit dan inilah yang kami lagi desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan. Mungkin setingkat Perpres atau PP yang sedang kami siapkan, mungkin itu saja," Fahri menambahkan.
Fakhri Hamzah. (Suara.com/Ria Rizki)Lebih lanjut, mengenai bentuk aturannya, hak tersebut masih dikaji Kementerian Sekretariat Negara.
Adapun untuk merealisasikan pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan koodinasi lintas kementerian dan badan.
Baca Juga: Menteri Berulah, Presiden Menanggung Beban? Syahganda Desak Prabowo Gunakan Strategi Sun Tzu
"Kami sudah koordinasi dengan Menpan dan Mensesneg dan mudah-mudahan satu, dua hari ini kami ada pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun itu sudah kita sahkan. Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara," tutur Fahri.
"Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat," sambungnya.
