Realisasi penerimaan pajak yang tak sesuai target membuat ruang fiskal pemerintah pada 2025 semakin terbatas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun mengakui kondisi tersebut berdampak pada pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, meski tetap dijaga di bawah batas aman.
Menurut Purbaya, penerimaan negara sepanjang tahun ini memang tidak setinggi yang diproyeksikan sebelumnya. Kondisi itu membuat defisit APBN melebar dibandingkan outlook awal sebesar 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ia menjelaskan, posisi penerimaan negara masih terus bergerak hingga detik-detik akhir tutup buku APBN. Bahkan, aliran dana masih masuk hingga menjelang malam pergantian tahun.
“Angkanya geser terus nih sampai malam nih. Detik-detik ini banyak uang masuk juga,” ucap Purbaya.
Bendahara negara itu mengaku cukup terkejut dengan dinamika selama kepemimpinannya. Ia mengatakan ketegangan menjelang penutupan buku APBN membuatnya sulit tidur karena terus memantau risiko pelebaran defisit.
“Baru tahu saya. Saya pikir kalau Menteri Keuangan 31 Desember sudah tenang, rupanya belum tuh. Semalam saja saya nggak bisa tidur, uangnya masuk nggak ya, uangnya masuk nggak ya? Defisitnya bisa melebar,” ungkapnya.
Meski begitu, Purbaya memastikan defisit APBN 2025 tetap berada di bawah ambang batas 3 persen dari PDB, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Yang jelas kami tidak melanggar UU 3 persen dan kami komunikasi terus dengan DPR. Ini kan masih bergerak nih, minggu depan deh pastinya,” imbuhnya.
Purbaya juga menjelaskan dinamika perekonomian sepanjang 2025. Ia menyebut, pada awal tahun hingga sekitar September, ekonomi nasional sempat melambat cukup tajam. Namun, perubahan kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah, dengan dukungan bank sentral, mulai mendorong pemulihan ekonomi.
“2025 ekonomi di awal tahun sampai mungkin bulan 9 melambat dengan amat signifikan. Tapi dengan perubahan kebijakan dari kami yang kemudian dibantu oleh bank sentral hari ini ekonomi kita berhasil recover dengan cukup baik, utamanya di bulan keempat. Ada nampak kebijakan injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu nggak seoptimal yang saya duga sebelumnya,” ujar Purbaya.
Ia menilai, perlambatan pemulihan sempat terjadi karena adanya ketidakseimbangan kebijakan antara pemerintah dan bank sentral. Namun, persoalan tersebut kini telah dibenahi sehingga kinerja ekonomi dalam satu bulan terakhir menunjukkan perbaikan signifikan.
“Harusnya ekonomi harus lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan. Jadi satu bulan terakhir sudah amat baik. Yang penting adalah ke depan dengan kebijakan yang semakin sinkron antara kami dengan bank sentral,” katanya.
Dengan koordinasi kebijakan yang semakin solid, Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi ke depan akan lebih kuat. Ia bahkan menyebut target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026 bukan hal yang sulit dicapai.
“Ekonomi akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 harusnya pertumbuhan 6 persen seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya tidak terlalu sulit untuk dicapai,” ujarnya.
Untuk mendorong pertumbuhan hingga 6 persen, Purbaya menekankan pentingnya percepatan belanja fiskal sejak awal tahun serta sinkronisasi kebijakan moneter yang lebih baik melalui komunikasi intensif dengan bank sentral.
“Upayanya ya pertama fiskal dibelanjakan dengan cepat di awal tahun sudah mulai jalan. Terus kami sinkronkan kebijakan moneter lebih baik. Dengan moneter ya, bukan saya intervensi ya,” kata Purbaya.
Selain itu, pemerintah juga mulai rutin menggelar forum debottlenecking guna mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Forum tersebut menjadi wadah untuk memetakan persoalan konkret yang selama ini mengganjal investasi.
“Harusnya itu akan pelan-pelan kita hilangkan hal-hal yang menghambat bisnis para pelaku usaha di sini,” ujarnya.
Asing Masih Mengeluh Iklim Investasi di RIPurbaya mengungkapkan, sejumlah investor asing masih menyampaikan keluhan terkait iklim investasi di Indonesia. Keluhan itu datang dari pelaku usaha luar negeri, termasuk dari Singapura dan negara lain, yang sudah maupun akan menanamkan modal di Tanah Air.
“Sudah banyak akan mengadukan dari luar negeri, Singapura dan negara-negara lain. Yang pengusahanya punya investasi di sini. Beberapa sudah masuk kali ya,” kata Purbaya.
Meski belum bisa berubah drastis dalam waktu singkat, ia meyakini perbaikan kebijakan yang dilakukan secara konsisten akan meningkatkan optimisme investor dan mendorong investasi bergerak semakin baik ke depan.
“Saya mau bilang drastis berubah kan enggak mungkin. Harusnya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nanti peraturan-peraturan yang bangun kita akan mengganggu, kita akan deteksi dan kita akan perbaiki secepatnya,” pungkasnya.
