- SBY kemungkinan menempuh jalur hukum terhadap akun media sosial yang menuduhnya dalang isu ijazah palsu Jokowi.
- Langkah hukum SBY bertujuan mencegah spekulasi konflik politik dengan Jokowi dan menjaga stabilitas elite.
- Partai Demokrat menyatakan SBY terganggu oleh fitnah masif di media sosial mengenai isu ijazah Jokowi.
Suara.com - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, membaca upaya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencegah terjadi spekulasi yang mengarah kepada narasi konflik SBY dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
Upaya mencegah hal itu terlihat dari langkah hukum yang kemungkinan diambil SBY terhadap akun media sosial yang menuduhnya sebagai dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi. Arifki mengatakan langkah SBY tersebut memiliki dimensi politik yang lebih luas dari sekadar perlindungan reputasi pribadi.
SBY tempak ingin memberikan batasan spekulasi yang berpotensi berkembang menjadi konflik SBY dan Jokowi.
Melalui kemungkinan menempuh jalur hukum, SBY ingin mempersoalkan sumber tudingan, bukan masuk ke perdebatan substansi isu ijazah.
Menurut Arifki, langlah tersebur bisa dibaca bahwa SBY ingin memperjelas posisi politiknya agar tidak dikaitkan dengan upaya mendelegitimasi Jokowi.
“Langkah hukum yang diambil oleh Pak SBY tepat karena diammya selama ini juga tidak menguntungkan karena yang menikmati isu ijazah Jokowi berbagai kelompok politik. Jika situasi ini tidak disikapi oleh SBY maka bakal mengunci ruang komunikasi SBY dan Jokowi dalam momentum politik ke depan," kata Arifki, Kamis (1/1/2026).
Aridki menilai komunikasi politik antara SBY dan Jokowi relatif lebih terbuka, apalagi anak pertama SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pernah ditunjuk Jokowi untuk mengisi kabinet menjadi Menteri ATR/BPN di penghujung periode kedua.
Kondisi tersebut, menurut Arifki membuat Jokowi dipandang sebagai figur yang masih memungkinkan dijaga dalam kerangka keseimbangan elite yang berpotensi semakin dinamis, terlebih akan masuk pembahasan mengenai RUU Pemilu pada 2026.
“Pilihan SBY tidak masuk ke ruang debat publik soal ijazah bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak dari konflik, sekaligus mempertahankan relasi politik dengan Jokowi,” kata Arifki.
Baca Juga: 'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
Selain mencegah berkembangnya spekulasi konflik antara SBY dan Jokowi, kemungkinan menempuh jalur hukum juga dinilai beririsan dengan upaya menjaga stabilitas narasi politik menjelang 2029.
Menurut Arifki mengabaikan isu personal berkembang tanpa batas berisiko memperlebar konflik elite yang justru dapat dimanfaatkan oleh aktor lain dalam kompetisi politik ke depan.
"Dalam politik, menjaga hubungan tidak selalu dilakukan melalui dukungan terbuka, tetapi juga dengan membatasi eskalasi konflik. Langkah SBY dapat dibaca dalam kerangka tersebut,” kata Arifki.
SBY Terganggu
Sebelumnya elite Partai Demokrat, Andi Arief, mengecam keras gelombang fitnah yang menyerang Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di berbagai platform media sosial.
Melalui video yang diunggah di akun X (Twitter) miliknya pada Rabu (31/12/2025), Andi menegaskan bahwa tuduhan yang menyebut SBY berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi adalah kebohongan publik yang masif.
