- Presiden Prabowo menyatakan status bencana nasional tidak diperlukan karena negara mampu menangani dampak bencana di tiga provinsi.
- Penetapan status bencana nasional memerlukan pertimbangan skala, mengingat 35 provinsi lain masih berfungsi normal.
- Pemerintah serius menangani dengan mengirim banyak menteri dan menyiapkan alokasi anggaran pemulihan yang besar.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara mengenai alasan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional untuk musibah banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Di hadapan para gubernur dan jajaran menterinya, Prabowo menegaskan bahwa negara masih sangat mampu menangani dampak bencana di tiga provinsi tersebut tanpa perlu eskalasi status.
Menurut Prabowo, penetapan status bencana nasional memiliki pertimbangan skala dan kapabilitas negara secara keseluruhan.
Ia memandang, dengan 38 provinsi yang ada, dampak di tiga provinsi masih dapat ditangani secara terpusat dan masif oleh kekuatan bangsa.
"Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional? ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi nasalah ini berdampak di 3 provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita tiga provinsi ini kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional," kata Prabowo dalam rapat bersama gubernur, menteri dan anggota kabinet serta direktur utama BUMN di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026).
Meski demikian, Prabowo buru-buru memastikan bahwa keputusan tersebut bukan berarti pemerintah memandang sebelah mata musibah yang terjadi.
Ia membuktikan keseriusan penanganan dengan memboyong "gerbong" kabinetnya langsung ke lokasi terdampak untuk mengawal penanganan.
"Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Iya kan. Dua sedang di Aceh Utara. 10 menteri sedang di Aceh sekarang," tegas Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menjamin bahwa alokasi anggaran dalam jumlah besar telah disiapkan untuk memastikan proses pemulihan dan bantuan bagi para korban berjalan tanpa hambatan. Komitmen pemerintah, menurutnya, adalah memberikan bantuan secara habis-habisan.
Baca Juga: Kejar Target 3 Juta Hunian, Presiden Prabowo Siapkan Lembaga Percepatan Pembangunan Perumahan
"Jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar ya untuk mengatasi ini," kata Prabowo.
Rapat koordinasi tingkat tinggi ini sendiri digelar di tengah agenda kunjungan kerja Prabowo meninjau pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang.
Kehadiran sejumlah tokoh penting dalam rapat tersebut menunjukkan skala prioritas pemerintah dalam penanganan bencana ini.
Tampak hadir dalam rapat tersebut antara lain Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Selain itu, hadir pula Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, dan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Total, menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, ada 10 menteri dan 15 direktur utama BUMN yang hadir dalam rapat tersebut.
