Beijing (ANTARA) - Setiap tahun, pemerintah China menyelenggarakan Konferensi Kerja Ekonomi Pusat untuk merumuskan arah kebijakan ekonomi nasional tahun berikutnya.
Konferensi tahun ini dilangsungkan pada 10-11 Desember 2025 yang dibuka oleh Presiden Xi Jinping sekaligus untuk memastikan mulusnya tahun pertama pelaksanaan Rencana Lima Tahun ke-15 yang merupakan acuan pembangunan lima tahunan Tiongkok.
Salah satu poin dalam konferensi adalah mengupas secara mendalam masalah struktural ekonomi China yaitu kelebihan kapasitas produksi dan tekanan deflasi yang terus-menerus sehingga menyebabkan rendahnya permintaan domestik.
Bahasa baru yang dipakai dalam dokumen resmi keluaran Komite Sentral Partai Komunis China dan Dewan Negara menyebut masalah inti ekonomi bukan sekadar insufficient demand melainkan prominent contradiction between strong supply and weak demand alias kontradiksi yang luas antara kuatnya pasokan dan lemahnya permintaan.
Artinya, pemerintah China mengakui bahwa negara tersebut memproduksi jauh lebih banyak dibanding yang dapat dikonsumsi penduduknya sendiri.
Sejak berdirinya Republik Rakyat China (RRC) pada 1949, misi inti negara adalah untuk mencapai kesetaraan teknologi dan industri dengan Barat. Demi tujuan itu, negara telah menyalurkan sebagian besar sumber daya publik untuk meningkatkan produksi dan kemampuan sisi penawaran (supply) yang akhirnya mengorbankan kesejahteraan rumah tangga karena upah buruh yang murah.
Bahkan di era reformasi ekonomi China (disebut dengan Reformasi dan Keterbukaan atau Gǎigé Kāifàng) pada 1978, seiring meningkatnya standar hidup, investasi dalam rantai produksi selalu diutamakan. Model ini sangat mendorong sisi suplai China tapi menciptakan masyarakat yang gemar menabung dan berinvestasi jauh lebih banyak dibanding mengonsumsi.
Rumah tangga di China telah mensubsidi kebangkitan ekonomi negara tersebut melalui pengorbanan atas imbal hasil yang seharusnya mereka terima padahal hampir seluruh dunia menikmati barang-barang buatan China yang dijual dengan harga diskon.
Hal ini bukan masalah baru, tapi telah mencapai titik kritis.
Sejumlah masalah
Masalah pertama dan utama dalam konferensi adalah kapasitas produksi China yang jauh lebih besar dibanding daya serap dalam negeri tersebut telah membuat perekonomian menjadi timpang dan bergantung pada pasar asing untuk menyerap kelebihan produksinya. Hal itu pada gilirannya memicu friksi dengan negara-negara lain.
Dominasi China dalam industri dan rantai pasok telah mendorong banyak negara untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap China sehingga mengikis sumber ekonomi utama China.
Kenyataannya, pertumbuhan belanja konsumen China telah turun ke tingkat terendah dalam lebih dari satu dekade, dengan pertumbuhan penjualan ritel pada 2024 sekitar 3,5 persen, jauh di bawah pertumbuhan dua digit pada tahun-tahun sebelumnya. Tingkat konsumsi China pun hampir 0,2 persen lebih rendah daripada rata-rata negara-negara G-20 lainnya dan tertinggal 0,15 dari konsumsi rumah tangga global.
Kedua, masalah properti dan keuangan pemerintah daerah. Sejak akhir 2021, pasar properti China mengalami krisis likuiditas, sehingga penjualan rumah turun tajam. Pada Juli 2023, pemerintah pusat mengusulkan agar pemerintah daerah membeli tanah dan rumah yang tidak terjual tapi masalah pendanaan tetap menjadi hambatan.
Pada Oktober 2024, Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan menerbitkan obligasi khusus untuk membeli kembali tanah yang menganggur dan, jika diperlukan, menambah cadangan tanah baru. Kebijakan untuk menghidupkan kembali obligasi cadangan tanah sehingga pemerintah daerah dapat membeli tanah yang menganggur saat ini lalu menjualnya lagi ketika pasar pulih.
Sebagian besar pemerintah daerah menggunakan Local Government Financing Vehicles (LGFV) yaitu perusahaan pembiayaan milik pemerintah daerah untuk berutang demi membiayai proyek infrastruktur. Cara ini sering digunakan untuk mengumpulkan utang dalam jumlah besar yang tidak dicatat dalam anggaran resmi, yang biasanya disebut utang tersembunyi (hidden debt).
Pada tahun 2018, Dewan Negara China mendefinisikan utang tersembunyi sebagai utang yang tidak tercatat dalam anggaran resmi pemerintah, tetapi pada kenyataannya memiliki jaminan langsung maupun tidak langsung bahwa pembayarannya akan menggunakan anggaran daerah alias dijamin melalui mekanisme yang tidak sah.
Utang ini terutama mencakup penerbitan obligasi oleh LGFV tapi tersembunyi dalam proyek kerja sama pemerintah-swasta (PPP), kontrak pinjaman yang tidak transparan, dan berbagai saluran lain yang digunakan pemerintah daerah untuk mencari dana.
Pemegang utama obligasi LGFV adalah bank dan perusahaan asuransi, dan bank juga merupakan pemberi pinjaman terbesar bagi LGFV. Yang dikhawatirkan pemerintah adalah apabila terjadi gagal bayar secara besar-besaran, hal ini dapat mengguncang sektor perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan.
Tidak ada data resmi publik mengenai total nilai utang tersembunyi saat ini. Angka ini pertama kali diungkap oleh Kantor Audit Nasional China pada laporan Desember 2013, setelah itu, tidak pernah ada pembaruan angka resmi.
Namun banyak analis, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), memperkirakan pada akhir 2022, utang resmi pemerintah daerah (yang tercatat dalam anggaran), termasuk obligasi, mencapai 35 triliun yuan sedangkan hidden debt kemungkinan dua kali lipat yaitu sekitar 70,4 triliun RMB.
Angka tersebut terdiri dari 56,7 triliun yuan utang LGFV yang mungkin nantinya diakui sebagai utang pemerintah, serta 13,7 triliun yuan utang yang terkait dengan government-guided funds (GGF) dan special construction funds (SCF). IMF juga memperkirakan bahwa pada 2027, utang LGFV hampir akan naik dua kali lipat menjadi 101,8 triliun RMB.
Ketiga, populasi China yang menua kini tidak lagi memiliki tabungan yang cukup untuk menopang dirinya sendiri sementara para pekerja muda harus menanggung beban merawat dua orang tua dari masing-masing pihak dalam kondisi biaya hidup yang meningkat dan konsumsi rumah tangga yang melemah sehingga mendorong kejatuhan permintaan domestik.
Populasi China juga mulai menyusut pada 2023 yaitu -1,48 permil karena hanya ada 9,02 juta kelahiran dibanding 11,1 juta kematian. Sedangkan pada 2024 juga -1 permil karena hanya ada 9,54 juta kelahiran dibanding 10,93 juta kematian. Pertumbuhan populasi China diperkirakan masih negatif pada 2025.
Penurunan populasi ini jauh lebih awal dibanding perkiraan awal. Pemerintah China pun terpaksa mengurangi investasi luar negerinya untuk membiayai kesejahteraan sosial dalam negeri.
Sejumlah usulan
Konferensi pun mencoba menyajikan jawaban terhadap masalah-masalah tersebut yaitu pertama, prioritas utama adalah penciptaan pasar nasional yang terpadu.
Konferensi menyerukan perumusan peraturan untuk pembangunan pasar nasional yang terpadu, termasuk mengatasi perang harga. Tindakan tersebut digambarkan sebagai involution, yaitu perang melawan perang harga yang merusak dan investasi yang tumpang tindih yang telah melanda banyak industri di China.
Kedua, penerapan "kebijakan moneter yang cukup longgar", melanjutkan kebijakan sejak akhir 2024 untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global. Bank Sentral China (PBoC) diarahkan untuk menggunakan langkah-langkah seperti pemotongan suku bunga dan rasio cadangan wajib bank (RRR) secara "fleksibel dan efisien". Pada 2025, bank sentral menurunkan RRR sebesar 0,5 poin dan menurunkan suku bunga pinjaman secara menyeluruh.
Untuk menopang sistem keuangan, Beijing telah berupaya menyuntikkan modal ke enam bank milik negara terbesar di negara itu. Pada Juni 2025, Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications, dan Postal Savings Bank of China mengumumkan rencana untuk mengumpulkan total 520 miliar RMB (sekitar 73 miliar dolar AS) dari penjualan saham kepada Kementerian Keuangan dan entitas negara lainnya.
Ketiga, di sektor properti, arahan yang diberikan adalah untuk "menstabilkan pasar properti” dengan mengendalikan pasokan baru, mengurangi cadangan yang ada, dan mengoptimalkan apa yang tersedia.
Konferensi meminta pemerintah di daerah "mendorong penyerapan stok perumahan yang sudah ada untuk dijual sebagai perumahan dengan harga terjangkau". Ini merupakan bentuk intervensi negara untuk membeli sebagian besar stok rumah yang belum terjual yang melumpuhkan pengembang dan menekan pasar.
Terkait utang pemerintah daerah, konferensi menyebut untuk "mengoptimalkan restrukturisasi utang dan metode penggantian". Kemungkinan pemerintah China akan melanjutkan restrukturisasi utang seperti pemutihan 10 triliun RMB pada akhir 2024 sehingga berhasil mengurangi sebagian hidden debt yang mencapai 10,5 triliun RMB pada akhir 2024. Fokus baru adalah pada sisa utang operasional LGFV yang tidak tercakup oleh restrukturisasi.
Keempat, mendorong konsumsi sektor jasa. Dalam evolusi pembangunan ekonomi suatu negara, kontribusi konsumsi jasa terhadap PDB suatu negara biasanya meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.
Pengalaman global menunjukkan bahwa ketika PDB per kapita berada di antara 10.000-30.000 dolar AS dan tingkat urbanisasi mencapai 70 persen, permintaan konsumsi penduduk bergeser dari barang ke jasa sehingga pangsa konsumsi jasa dalam total konsumsi juga meningkat rata-rata 0,6 poin persentase per tahun.
Menurut data survei rumah tangga, dari 2013 hingga 2019, konsumsi jasa per kapita di China meningkat dari 39,7 persen menjadi 45,9 persen atau rata-rata satu persen per tahun. Namun, akibat pandemi, konsumsi jasa per kapita turun menjadi 42,6 persen pada 2020 dan baru pulih menjadi 46,1 persen pada 2024. Rasio perdagangan jasa terhadap PDB juga masih cenderung turun yaitu hanya 0,7 persen.
Konferensi juga mengusulkan untuk "berinovasi dan meningkatkan perdagangan jasa dengan mendorong pembukaan sektor-sektor seperti telekomunikasi, internet, pendidikan, budaya dan perawatan kesehatan". Rencana tersebut mencakup 24 hal di sektor keuangan seperti kemudahan transaksi modal dan rekening keuangan sehingga menyasar model jasa keuangan seperti di Singapura.
Namun, kebijakan ekonomi China secara menyeluruh baru dapat terlihat seluruhnya dalam sidang parlemen "Dua Sesi" pada Maret 2026 yang akan mengesahkan anggaran nasional dan kebijakan pemerintah pusat pada 2026.
Sehingga bila Indonesia ingin memahami politik luar negeri China, ada baiknya juga mencermati kebijakan dalam negeri China, khususnya bidang ekonomi, seperti adagium lawas mantan Wakil Presiden AS Hubert H Humphrey, kebijakan luar negeri hanyalah kelanjutan dari kebijakan dalam negeri, hanya tampil dalam bentuk yang berbeda.
Konferensi tahun ini dilangsungkan pada 10-11 Desember 2025 yang dibuka oleh Presiden Xi Jinping sekaligus untuk memastikan mulusnya tahun pertama pelaksanaan Rencana Lima Tahun ke-15 yang merupakan acuan pembangunan lima tahunan Tiongkok.
Salah satu poin dalam konferensi adalah mengupas secara mendalam masalah struktural ekonomi China yaitu kelebihan kapasitas produksi dan tekanan deflasi yang terus-menerus sehingga menyebabkan rendahnya permintaan domestik.
Bahasa baru yang dipakai dalam dokumen resmi keluaran Komite Sentral Partai Komunis China dan Dewan Negara menyebut masalah inti ekonomi bukan sekadar insufficient demand melainkan prominent contradiction between strong supply and weak demand alias kontradiksi yang luas antara kuatnya pasokan dan lemahnya permintaan.
Artinya, pemerintah China mengakui bahwa negara tersebut memproduksi jauh lebih banyak dibanding yang dapat dikonsumsi penduduknya sendiri.
Sejak berdirinya Republik Rakyat China (RRC) pada 1949, misi inti negara adalah untuk mencapai kesetaraan teknologi dan industri dengan Barat. Demi tujuan itu, negara telah menyalurkan sebagian besar sumber daya publik untuk meningkatkan produksi dan kemampuan sisi penawaran (supply) yang akhirnya mengorbankan kesejahteraan rumah tangga karena upah buruh yang murah.
Bahkan di era reformasi ekonomi China (disebut dengan Reformasi dan Keterbukaan atau Gǎigé Kāifàng) pada 1978, seiring meningkatnya standar hidup, investasi dalam rantai produksi selalu diutamakan. Model ini sangat mendorong sisi suplai China tapi menciptakan masyarakat yang gemar menabung dan berinvestasi jauh lebih banyak dibanding mengonsumsi.
Rumah tangga di China telah mensubsidi kebangkitan ekonomi negara tersebut melalui pengorbanan atas imbal hasil yang seharusnya mereka terima padahal hampir seluruh dunia menikmati barang-barang buatan China yang dijual dengan harga diskon.
Hal ini bukan masalah baru, tapi telah mencapai titik kritis.
Sejumlah masalah
Masalah pertama dan utama dalam konferensi adalah kapasitas produksi China yang jauh lebih besar dibanding daya serap dalam negeri tersebut telah membuat perekonomian menjadi timpang dan bergantung pada pasar asing untuk menyerap kelebihan produksinya. Hal itu pada gilirannya memicu friksi dengan negara-negara lain.
Dominasi China dalam industri dan rantai pasok telah mendorong banyak negara untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap China sehingga mengikis sumber ekonomi utama China.
Kenyataannya, pertumbuhan belanja konsumen China telah turun ke tingkat terendah dalam lebih dari satu dekade, dengan pertumbuhan penjualan ritel pada 2024 sekitar 3,5 persen, jauh di bawah pertumbuhan dua digit pada tahun-tahun sebelumnya. Tingkat konsumsi China pun hampir 0,2 persen lebih rendah daripada rata-rata negara-negara G-20 lainnya dan tertinggal 0,15 dari konsumsi rumah tangga global.
Kedua, masalah properti dan keuangan pemerintah daerah. Sejak akhir 2021, pasar properti China mengalami krisis likuiditas, sehingga penjualan rumah turun tajam. Pada Juli 2023, pemerintah pusat mengusulkan agar pemerintah daerah membeli tanah dan rumah yang tidak terjual tapi masalah pendanaan tetap menjadi hambatan.
Pada Oktober 2024, Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan menerbitkan obligasi khusus untuk membeli kembali tanah yang menganggur dan, jika diperlukan, menambah cadangan tanah baru. Kebijakan untuk menghidupkan kembali obligasi cadangan tanah sehingga pemerintah daerah dapat membeli tanah yang menganggur saat ini lalu menjualnya lagi ketika pasar pulih.
Sebagian besar pemerintah daerah menggunakan Local Government Financing Vehicles (LGFV) yaitu perusahaan pembiayaan milik pemerintah daerah untuk berutang demi membiayai proyek infrastruktur. Cara ini sering digunakan untuk mengumpulkan utang dalam jumlah besar yang tidak dicatat dalam anggaran resmi, yang biasanya disebut utang tersembunyi (hidden debt).
Pada tahun 2018, Dewan Negara China mendefinisikan utang tersembunyi sebagai utang yang tidak tercatat dalam anggaran resmi pemerintah, tetapi pada kenyataannya memiliki jaminan langsung maupun tidak langsung bahwa pembayarannya akan menggunakan anggaran daerah alias dijamin melalui mekanisme yang tidak sah.
Utang ini terutama mencakup penerbitan obligasi oleh LGFV tapi tersembunyi dalam proyek kerja sama pemerintah-swasta (PPP), kontrak pinjaman yang tidak transparan, dan berbagai saluran lain yang digunakan pemerintah daerah untuk mencari dana.
Pemegang utama obligasi LGFV adalah bank dan perusahaan asuransi, dan bank juga merupakan pemberi pinjaman terbesar bagi LGFV. Yang dikhawatirkan pemerintah adalah apabila terjadi gagal bayar secara besar-besaran, hal ini dapat mengguncang sektor perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan.
Tidak ada data resmi publik mengenai total nilai utang tersembunyi saat ini. Angka ini pertama kali diungkap oleh Kantor Audit Nasional China pada laporan Desember 2013, setelah itu, tidak pernah ada pembaruan angka resmi.
Namun banyak analis, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), memperkirakan pada akhir 2022, utang resmi pemerintah daerah (yang tercatat dalam anggaran), termasuk obligasi, mencapai 35 triliun yuan sedangkan hidden debt kemungkinan dua kali lipat yaitu sekitar 70,4 triliun RMB.
Angka tersebut terdiri dari 56,7 triliun yuan utang LGFV yang mungkin nantinya diakui sebagai utang pemerintah, serta 13,7 triliun yuan utang yang terkait dengan government-guided funds (GGF) dan special construction funds (SCF). IMF juga memperkirakan bahwa pada 2027, utang LGFV hampir akan naik dua kali lipat menjadi 101,8 triliun RMB.
Ketiga, populasi China yang menua kini tidak lagi memiliki tabungan yang cukup untuk menopang dirinya sendiri sementara para pekerja muda harus menanggung beban merawat dua orang tua dari masing-masing pihak dalam kondisi biaya hidup yang meningkat dan konsumsi rumah tangga yang melemah sehingga mendorong kejatuhan permintaan domestik.
Populasi China juga mulai menyusut pada 2023 yaitu -1,48 permil karena hanya ada 9,02 juta kelahiran dibanding 11,1 juta kematian. Sedangkan pada 2024 juga -1 permil karena hanya ada 9,54 juta kelahiran dibanding 10,93 juta kematian. Pertumbuhan populasi China diperkirakan masih negatif pada 2025.
Penurunan populasi ini jauh lebih awal dibanding perkiraan awal. Pemerintah China pun terpaksa mengurangi investasi luar negerinya untuk membiayai kesejahteraan sosial dalam negeri.
Sejumlah usulan
Konferensi pun mencoba menyajikan jawaban terhadap masalah-masalah tersebut yaitu pertama, prioritas utama adalah penciptaan pasar nasional yang terpadu.
Konferensi menyerukan perumusan peraturan untuk pembangunan pasar nasional yang terpadu, termasuk mengatasi perang harga. Tindakan tersebut digambarkan sebagai involution, yaitu perang melawan perang harga yang merusak dan investasi yang tumpang tindih yang telah melanda banyak industri di China.
Kedua, penerapan "kebijakan moneter yang cukup longgar", melanjutkan kebijakan sejak akhir 2024 untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global. Bank Sentral China (PBoC) diarahkan untuk menggunakan langkah-langkah seperti pemotongan suku bunga dan rasio cadangan wajib bank (RRR) secara "fleksibel dan efisien". Pada 2025, bank sentral menurunkan RRR sebesar 0,5 poin dan menurunkan suku bunga pinjaman secara menyeluruh.
Untuk menopang sistem keuangan, Beijing telah berupaya menyuntikkan modal ke enam bank milik negara terbesar di negara itu. Pada Juni 2025, Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications, dan Postal Savings Bank of China mengumumkan rencana untuk mengumpulkan total 520 miliar RMB (sekitar 73 miliar dolar AS) dari penjualan saham kepada Kementerian Keuangan dan entitas negara lainnya.
Ketiga, di sektor properti, arahan yang diberikan adalah untuk "menstabilkan pasar properti” dengan mengendalikan pasokan baru, mengurangi cadangan yang ada, dan mengoptimalkan apa yang tersedia.
Konferensi meminta pemerintah di daerah "mendorong penyerapan stok perumahan yang sudah ada untuk dijual sebagai perumahan dengan harga terjangkau". Ini merupakan bentuk intervensi negara untuk membeli sebagian besar stok rumah yang belum terjual yang melumpuhkan pengembang dan menekan pasar.
Terkait utang pemerintah daerah, konferensi menyebut untuk "mengoptimalkan restrukturisasi utang dan metode penggantian". Kemungkinan pemerintah China akan melanjutkan restrukturisasi utang seperti pemutihan 10 triliun RMB pada akhir 2024 sehingga berhasil mengurangi sebagian hidden debt yang mencapai 10,5 triliun RMB pada akhir 2024. Fokus baru adalah pada sisa utang operasional LGFV yang tidak tercakup oleh restrukturisasi.
Keempat, mendorong konsumsi sektor jasa. Dalam evolusi pembangunan ekonomi suatu negara, kontribusi konsumsi jasa terhadap PDB suatu negara biasanya meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.
Pengalaman global menunjukkan bahwa ketika PDB per kapita berada di antara 10.000-30.000 dolar AS dan tingkat urbanisasi mencapai 70 persen, permintaan konsumsi penduduk bergeser dari barang ke jasa sehingga pangsa konsumsi jasa dalam total konsumsi juga meningkat rata-rata 0,6 poin persentase per tahun.
Menurut data survei rumah tangga, dari 2013 hingga 2019, konsumsi jasa per kapita di China meningkat dari 39,7 persen menjadi 45,9 persen atau rata-rata satu persen per tahun. Namun, akibat pandemi, konsumsi jasa per kapita turun menjadi 42,6 persen pada 2020 dan baru pulih menjadi 46,1 persen pada 2024. Rasio perdagangan jasa terhadap PDB juga masih cenderung turun yaitu hanya 0,7 persen.
Konferensi juga mengusulkan untuk "berinovasi dan meningkatkan perdagangan jasa dengan mendorong pembukaan sektor-sektor seperti telekomunikasi, internet, pendidikan, budaya dan perawatan kesehatan". Rencana tersebut mencakup 24 hal di sektor keuangan seperti kemudahan transaksi modal dan rekening keuangan sehingga menyasar model jasa keuangan seperti di Singapura.
Namun, kebijakan ekonomi China secara menyeluruh baru dapat terlihat seluruhnya dalam sidang parlemen "Dua Sesi" pada Maret 2026 yang akan mengesahkan anggaran nasional dan kebijakan pemerintah pusat pada 2026.
Sehingga bila Indonesia ingin memahami politik luar negeri China, ada baiknya juga mencermati kebijakan dalam negeri China, khususnya bidang ekonomi, seperti adagium lawas mantan Wakil Presiden AS Hubert H Humphrey, kebijakan luar negeri hanyalah kelanjutan dari kebijakan dalam negeri, hanya tampil dalam bentuk yang berbeda.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5433995/original/041249400_1764908788-9.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5400184/original/044015200_1762068222-InShot_20251102_134540718.jpg)
