Prabowo Kembali Jelaskan soal Bencana Sumatera Tak Disebut Bencana Nasional

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto kembali menjelaskan alasan pemerintah tidak menetapkan bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera sebagai bencana nasional. Penegasan itu disampaikan Prabowo karena dia menilai masih adanya pihak yang mempertanyakan hal tersebut.

"Masih ada yang mempersoalkan, 'Kenapa tidak bencana nasional?'. Ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di 3 provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita, tiga provinsi ini kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional," kata Prabowo di rapat koordinasi saat meninjau pembangunan hunian Danantara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Meski tidak berstatus bencana nasional, Prabowo menegaskan pemerintah memandang bencana Sumatera sebagai persoalan serius. Menurut dia, keseriusan itu terlihat dari kehadiran langsung jajaran kabinet di daerah terdampak.

"Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Iya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang. Ada berapa menteri yang sedang di tempat lain," ujarnya.

Prabowo juga menyebutkan pemerintah masih menangani dampak bencana di beberapa kabupaten di provinsi lain. Ia memastikan negara hadir dan memberikan bantuan maksimal kepada masyarakat terdampak.

"Dan juga kita masih hadapi beberapa lagi di kabupaten, di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah. Jadi saudara-saudara kita memandang sangat serius, dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini," terang Prabowo.

Selain dukungan dari APBN, Prabowo membuka peluang partisipasi masyarakat dan pihak swasta yang ingin membantu korban bencana. Tetapi, lanjutnya, dengan mekanisme yang jelas dan terkoordinasi.

"Tetapi juga saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur, dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu ya kita jelas sebagai manusia masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas," jelas Prabowo.

"Jadi tadi saya sampaikan kalau ada pihak yang mau memberikan sumbangan, silakan, monggo, bikin surat 'saya mau menyumbang ini", nanti dilaporkan ke pemerintah pusat. nanti kita yang akan salurkan," imbuh dia.

(aud/imk)