Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui penerimaan negara dari pajak untuk 2025 tak memenuhi harapan. Merujuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 target penerimaan pajak mencapai Rp 2.189 triliun.
“Pajak seperti yang anda lihat sebelumnya berada di Bawah target APBN. Kita tidak memungkiri itu,” ujar Purbaya dalam konferensi pers akhir tahun yang digelar di kantor Kemenkeu, Rabu (31/12).
Meski begitu Purbaya belum menyebutkan angka final penerimaan pajak selama 2025 lantaran baru akan diumumkan pekan depan. Namun, bila merujuk data bulanan, penerimaan pajak per November 2025 baru mencapai Rp 1.634,43 triliun atau 74,65% dari target.
“(Jadi) terus ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai ekonominya bagus. Kan percuma kalau saya kerjakan juga, akan nggak masuk juga uangnya, malah memperburuk ekonomi,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, melesetnya perolehan pajak itu salah satunya disebabkan perlambatan ekonomi yang terjadi pada 9 bulan pertama. Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi baru bergerak signifikan pada kuartal keempat dengan angka perkiraan di atas 5,5%. Adapun untuk 2025, Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi di angka 5,2%.
Sebagai antisipasi perlambatan berlanjut, Purbaya mengatakan pemerintah pun telah melakukan sejumlah langkah. Salah satunya adalah dengan menempatkan dana pemerintah di sejumlah bank BUMN dan bank daerah.
Purbaya pun mengakui penempatan dana di perbankan tidak berjalan sesuai rencana pada awal pelaksanaan lantaran perlu adanya sinkronisasi dengan kebijakan Bank Indonesia. Ia pun menyebut pemerintah telah menarik Rp 75 triliun dari total Rp 276 triliun dana yang sebelumnya ditempatkan pemerintah di perbankan.
“Sekarang sudah dibereskan. Satu bulan terakhir sudah amat baik. Yang penting adalah ke depan, dengan kebijakan yang makin sinkron antara kami dengan bank sentral, ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang,” ujarnya.
Perbaiki CoretaxUntuk 2026 Purbaya mengatakan sejumlah langkah telah disiapkan agar penerimaan negara lebih optimal. Salah satunya adalah dengan memperbaiki coretax.
Coretax adalah sistem digital yang disiapkan Kemenkeu untuk layanan penerimaan pajak. Menurut dia, kendala utama Coretax terletak pada kerumitan tahapan administrasi, termasuk proses pendaftaran dan penggunaan email yang dinilai membingungkan.
Maka dari itu, Purbaya meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan pendampingan kepada wajib pajak (WP) serta menyiapkan petunjuk teknis yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Menkeu mencontohkan, penggunaan Coretax di kantor pelayanan pajak (KPP) relatif berjalan lebih lancar, karena wajib pajak mendapat bantuan langsung dari petugas.
Hal itu menunjukkan bahwa sistem sebenarnya bisa dijalankan, namun masih membutuhkan penyederhanaan alur serta sosialisasi yang lebih luas, khususnya bagi pengguna di luar KPP.
Lebih lanjut terkait pengelolaan sistem, Menkeu menyampaikan bahwa Coretax sudah tidak lagi berada di bawah pengelolaan konsorsium LG CNS-Qualysoft. Menurut dia, fokus utama saat ini adalah optimalisasi dan penyempurnaan sistem yang telah diserahkan kepada pemerintah.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyampaikan bahwa hingga 31 Desember 2025 pukul 16.20 WIB, jumlah akun wajib pajak yang telah diaktivasi dalam sistem Coretax mencapai 11.034.775 akun.
Dari total tersebut, mayoritas merupakan wajib pajak orang pribadi sebanyak 10.131.253 akun, disusul wajib pajak badan sebanyak 814.932 akun, serta instansi pemerintah sebanyak 88.369 akun.
Selain itu, tercatat sebanyak 221 pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) telah melakukan registrasi hingga akhir Desember 2025.
