Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan bahwa seorang pemimpin harus siap dikritik, dihujat, hingga difitnah karena kinerja pemerintah kerap dipandang negatif.
Dia mengatakan saat hujatan datang, seorang pemimpin tidak boleh patah semangat dan harus menjadikan hal itu sebagai koreksi.
"Salah satu kewajiban seorang pemimpin siap untuk dihujat, siap untuk difitnah, tapi tidak boleh kita terpengaruh dan patah semangat. Semua itu kita terima sebagai koreksi juga," jelasnya saat kunjungan ke Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Meskipun, katanya, hujatan itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Menurutnya, komentar dari berbagai pihak juga patut dijadikan kewaspadaan agar tidak membuat kesalahan dalam bekerja.
Dia menyatakan bahwa memercayai setiap kinerja jajarannya melalui bukti-bukti yang konkrit.
Pernyataan ini bukan tanpa sebab karena dia menilai ada pihak-pihak yang kerap memandang kinerja pemerintah dari sudut pandang negatif.
Baca Juga
- Prabowo Optimistis Pemulihan Bencana Berjalan Cepat: Kita Tegakan Hukum!
- Tinjau Lokasi Bencana di Tapsel, Prabowo Dorong Percepatan Program MBG
- Momen Prabowo Ajak Warga Nyanyi Tanah Airku Sambut Tahun Baru 2026
"Kadang kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat dari beberapa pribadi- pribadi komentator yang sebagainya selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif," katanya.
Salah satunya ketika pejabat negara menangani bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Dia menyampaikan pejabat negara serba salah saat mengunjungi wilayah terdampak karena dinilai tidak membantu.
Sedangkan jika tidak mengunjungi wilayah tersebut, lanjutnya, pemerintah justru dianggap tidak bekerja.
"Jadi kalau ada saya pernah denger kritik gini 'untuk apa menteri datang ke tempat bencana, hanya dateng melihat. Serba susah. Menteri tidak dateng dibilang tidak peduli, menteri dateng ya masa menteri ikut macul," ujarnya.
Prabowo menjelaskan menteri mendatangi wilayah bencana untuk melihat dan menampung masalah dari pejabat daerah setempat sehingga keputusan penanganan dapat dipercepat.
