Penulis: Fityan
TVRINews – Aceh Tamiang
Pemerintah siapkan Rp60 triliun untuk pemulihan bencana meski status bencana nasional tidak ditetapkan .
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia bersikap terbuka terhadap seluruh bentuk dukungan internasional maupun domestik untuk penanganan banjir bandang di Pulau Sumatra.
Instruksi ini disampaikan langsung kepada jajaran menteri dan kepala lembaga guna memastikan percepatan pemulihan di wilayah terdampak.
Dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh Tamiang pada Kamis 1 Januari 2026, Presiden menekankan bahwa birokrasi tidak boleh menghalangi niat baik pihak manapun yang ingin berkontribusi bagi kemanusiaan.
"Yang mau bantu ke Aceh, monggo. Mau bantu Sumatra Barat, Sumatra Utara, silakan. Nanti kita fasilitasi melalui menteri-menteri dan kepala badan," ujar Presiden Prabowo.
Komitmen Anggaran dan Kapasitas Negara
(Foto: Tangkapan Layar Youtube Setpres RI)
Meski membuka pintu bantuan, Presiden menggarisbawahi bahwa pemerintah tetap memegang kendali penuh dalam penanggulangan bencana.
Ia menegaskan bahwa ketiadaan status "bencana nasional" bukan berarti pemerintah bekerja setengah hati. Menurutnya, kapasitas sumber daya nasional saat ini masih sangat mencukupi untuk menangani situasi di lapangan.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Kepala Negara menginstruksikan pengalokasian anggaran yang lebih besar dari usulan awal guna memastikan pemulihan infrastruktur secara menyeluruh.
"Tadinya diajukan Rp51 triliun, saya komitmen Rp60 triliun. Berapa pun yang kita butuhkan. Termasuk untuk upaya pengerukan (dredging) muara-muara sungai yang akan memerlukan biaya tambahan. Itu tidak masalah," tegasnya.
Diplomasi Kemanusiaan yang Terbuka
Presiden menepis anggapan bahwa pemerintah bersikap resisten terhadap bantuan pihak luar. Ia menegaskan bahwa menerima bantuan adalah langkah logis dalam krisis kemanusiaan, asalkan disalurkan secara tepat sasaran.
"Tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Ini masalah kemanusiaan. Siapa pun yang ingin membantu, tidak akan kita tolak. Justru keliru jika kita menolak dukungan tersebut," tambah Presiden.
Namun, ia menekankan bahwa sikap terbuka ini bukan merupakan sinyal kelemahan negara. "Kita sebagai pemerintah tidak ingin mengatakan tidak mampu, karena faktanya kita benar-benar mampu. Namun sebagai manusia, jika ada bantuan, kita terima dengan baik dan segera kita salurkan langsung ke masyarakat."
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional dalam menangani dampak banjir bandang yang melanda beberapa provinsi di Sumatra di awal tahun 2026 ini.
Editor: Redaksi TVRINews
