BNPB: Pembangunan Huntara di Sumatera Capai 1.050 Unit, Siap Huni

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membeberkan progres pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Kamis (1/1), sekitar 1.050 unit huntara telah selesai dan siap huni, sementara unit lainnya masih dalam proses pembangunan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan pembangunan hunian terus dikebut seiring peralihan status penanganan di sejumlah daerah ke fase transisi darurat. Presiden Prabowo Subianto juga telah meninjau langsung progres pembangunan huntara di Aceh Tamiang yang dibangun oleh Danantara.

“Yang saat ini sudah dalam tahap dibangun dan terbangun, jadi dalam yang dibangun ini sudah ada yang terbangun, ada beberapa unit yang sudah selesai dan siap huni itu sekitar 1.050 unit yang sudah kelihatan fisiknya,” ujar Abdul dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (1/1).

Selain unit yang telah rampung, BNPB mencatat di banyak lokasi lain pembangunan masih berlangsung, mulai dari pengecoran lantai hingga pemasangan tiang utama.

BNPB menargetkan kebutuhan huntara di seluruh kawasan terdampak dapat dioptimalkan, sehingga pada awal Ramadan warga yang membutuhkan hunian sementara sudah dapat menempatinya.

“Ini terus kita percepat. Pembersihan kawasan seperti kita ketahui nanti di fase transisi darurat ini, pembangunan hunian sementara dan pembersihan kawasan. Supaya kita harapkan nanti di awal Ramadan, hunian sementara terbangun dan masyarakat pindah ke huntara,” tegas Abdul.

Sementara di Sumatera Utara, selain huntara, pembangunan hunian tetap juga dilakukan di beberapa desa. Menurut Abdul, di wilayah dengan jumlah rumah rusak yang tidak terlalu banyak, masyarakat meminta langsung pembangunan huntap karena waktu pengerjaannya relatif sama dengan huntara.

“Alih-alih untuk huntara, masyarakat meminta langsung huntap dan itu juga kita lakukan di Sumatera Utara,” katanya.

Di Sumatera Barat, skema pemulihan hunian dilakukan melalui kombinasi huntara dan Dana Tunggu Hunian (DTH). “Sumatera Barat ada yang huntara ada yang DTH. Dan proses penyaluran saat ini sangat berprogres,” ungkap Abdul.

Skema DTH juga diterapkan di wilayah lain, termasuk Aceh dan Sumatera Utara, bagi warga yang memilih tidak menempati huntara. DTH diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan per kepala keluarga dan proses pencairannya dilakukan berbasis verifikasi biometrik bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, misalkan KTP dan KK hilang, itu tidak akan jadi masalah karena kita berbasis biometrik, sidik jari, dan foto,” ucap Abdul.

Abdul menyebut, pihaknya ingin membangun huntara seoptimal mungkin dengan tetap mempertimbangkan kondisi di lapangan. Ia kemudian mencontohkan Danantara yang telah menunjukkan kemampuan membangun sekitar 600 unit huntara dalam waktu delapan hari dan ditargetkan membangun hingga 13.000 unit.

“Kita mengharapkan huntara di seluruh kawasan terdampak bisa optimal dalam satu setengah bulan ke depan. Tapi kita melihat kondisi di lapangan yang saat ini misalkan, Danantara sudah bisa membangun 600 unit dalam waktu 8 hari. Artinya kondisi yang sama kita harapkan juga Danantara akan membangun 13.000 unit, ini juga jumlah yang tidak sedikit,” pungkasnya.