jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memebeberkan lasannya yang tidak menetapkan bajir bandang di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sebaga bencana nasional.
Prabowo menegaskan keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan atas pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana yang terjadi di Pulau Sumatra tersebut.
BACA JUGA: 40 Rumah Terdampak Banjir Bandang di Maninjau Agam
"Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kami punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi, tiga provinsi sebagai negara kami mampu menghadapi, ya tidak perlu menyatakan bencana nasional," kata Prabowo dikutip Jumat (2/1).
Namun demikian, Prabowo mengatakan pemerintah tidak pernah meremehkan dampak bencana tersebut.
BACA JUGA: Siswa Korban Banjir Sumatra Masuk Sekolah 5 Januari 2026
Dia menyebut keterlibatan langsung banyak anggota Kabinet Merah Putih menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam penanganan di lapangan.
Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan saat ini sedikitnya terdapat 10 menteri yang berada di Aceh untuk turut serta menangani dampak bencana.
Kemudian, dua menteri lainnya, tengah bertugas di Aceh Utara, dan sejumlah menteri juga hadir di provinsi lainnya.
"Tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya, dari seluruh kabinet, hari ini ada berapa menteri Aceh," katanya.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan pemerintah bekerja sepenuh tenaga untuk membantu penanganan pascabencana.
Pemerintah juga memiliki anggaran yang cukup besar untuk mengatasi masalah ini.
"Kami memandang sangat serius dan saya akan habis-habisan untuk membantu ya. Kami udah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini," imbuhnya.(antara/pnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
