Curhat soal Wisata Bencana, Presiden Prabowo: Datang Disalahkan, Tak Datang Dipersoalkan

Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah berlangsung lebih dari sebulan. Penanganan darurat dan pemulihan terus berjalan, tetapi kritik terhadap respons pemerintah masih bermunculan. Termasuk soal kehadiran pejabat negara di lokasi bencana yang kerap disindir sebagai ”wisata bencana”.

Di tengah sorotan tersebut, Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau penanganan bencana dengan mendatangi lokasi pembangunan rumah hunian sementara yang dibangun Badan Pengelola Investasi Danantara di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026). Kunjungan ini menjadi kunjungan kelima Presiden Prabowo sejak banjir dan longsor melanda 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar pada akhir November 2025.

Sehari sebelumnya, Presiden bahkan menghabiskan malam pergantian tahun bersama pengungsi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Langkah itu menegaskan bahwa kritik publik tidak menyurutkan niatnya untuk tetap hadir di daerah terdampak.

Seusai melakukan peninjauan, Presiden Prabowo memimpin rapat koordinasi bersama jajaran menteri, kepala lembaga, serta pemerintah daerah. Dalam forum itulah Presiden menyampaikan kegelisahannya saat mendengar dan memantau komentar negatif terkait penanganan bencana dan kehadiran pejabat di lapangan.

”Kadang-kadang saya monitor, ada kecenderungan yang menurut saya kurang sehat, kegiatan pemerintah selalu dilihat dari sudut yang negatif,” ujar Prabowo.

Ia mencontohkan, kritik yang kerap didengar adalah ketika menteri datang ke lokasi bencana, mereka dituding hanya melihat penderitaan rakyat. Namun, ketika tidak datang, pemerintah dianggap tidak peduli terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Kritik semacam itu kerap menempatkan pemerintah dalam posisi serba salah.

”Jadi, kalau ada menteri-menteri, pejabat, turun, itu dia tidak turun untuk wisata. Dia datang, melihat, mencatat, mengerti, mengambil keputusan,” kata Presiden.

Sorotan publik terhadap kehadiran pejabat di lokasi bencana di Sumatera juga mencuat ketika Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan dikritik karena memanggul beras saat meninjau daerah terdampak. Kritik serupa menyasar Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani yang disorot ketika ikut membersihkan rumah warga.

Bagi Presiden Prabowo, kehadiran di lapangan justru menjadi bagian dari kepemimpinan.

Namun, kritik publik tersebut tidak menyurutkan langkah Presiden. Bagi Presiden Prabowo, kehadiran di lapangan justru menjadi bagian dari kepemimpinan. Sebab, dengan melihat kondisi lapangan, pemerintah bisa memahami apa yang kurang, apa masalah utama, serta keputusan apa yang harus segera diambil.

”Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat,” kata Prabowo.

Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat, termasuk menteri yang bergantian turun ke daerah, bukanlah bentuk simbolik atau pencitraan. Menurut dia, para pejabat berbagi wilayah dan titik kunjungan untuk saling mengecek, memeriksa, dan mencari persoalan yang harus segera ditangani agar penanganan bencana bisa berjalan lebih cepat.

Sebagai bentuk keseriusan itu, Prabowo menyebutkan keterlibatan jajaran kabinet di lapangan. Saat rapat digelar, sedikitnya 10 menteri berada di Aceh, sementara dua menteri berada di Aceh Utara dan sejumlah pejabat tersebar di wilayah terdampak di provinsi lain. Penanganan dilakukan secara paralel di sejumlah daerah agar pemulihan tidak terhambat.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional. Keputusan itu didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana, tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam memberikan bantuan.

”Kita sebagai bangsa, sebagai negara, mampu menghadapi. Ya, kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi, tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujar Prabowo.

Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan bencana dan pemulihan pascabencana. Selain mengandalkan sumber daya negara, pemerintah membuka diri terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, dan diaspora sepanjang disalurkan melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Presiden menegaskan, bantuan publik tetap dibutuhkan dan tidak akan ditolak selama disampaikan secara resmi dan ikhlas. Pemerintah akan memastikan bantuan tersebut disalurkan tepat sasaran kepada warga terdampak.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar. Sekolah, puskesmas, dan rumah sakit diminta segera difungsikan kembali agar kehidupan masyarakat terdampak bencana dapat berangsur pulih.

Selain itu, Presiden Prabowo mengapresiasi pembangunan hunian sementara oleh Danantara yang dinilai berjalan cepat. Dalam waktu delapan hari, 600 unit hunian berhasil dibangun di Aceh Tamiang. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 15.000 unit hunian dalam tiga bulan di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, kunjungan Presiden ke Aceh Tamiang pada hari pertama Tahun Baru 2026 itu merupakan kelanjutan dari agenda kerja Presiden sehari sebelumnya di Tapanuli Selatan. Pilihan untuk tetap berada di lapangan di tengah libur nasional mencerminkan sikap Presiden yang ingin memastikan sendiri pemulihan pascabencana berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, setiba di Aceh Tamiang, Presiden langsung menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri terkait. Rapat tersebut dimanfaatkan untuk mendengarkan laporan serta masukan dari para gubernur dan bupati mengenai perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Fokus utama Presiden adalah percepatan agar pemulihan tidak terhambat oleh prosedur administratif dan dapat segera menyentuh kebutuhan mendasar warga.

”Hari ini, di hari pertama tahun 2026, beliau berkunjung ke Tamiang dan tadi menggelar rapat koordinasi dengan beberapa menteri terkait. Sekali lagi untuk memastikan proses rehabilitasi, proses rekonstruksi, berjalan dengan secepat-cepatnya,” ujar Prasetyo.

Selain memantau pembangunan hunian sementara oleh Danantara, lanjutnya, Presiden juga menaruh perhatian pada persoalan-persoalan yang belum sepenuhnya tertangani. Dalam rapat koordinasi tersebut, kepala daerah menyampaikan kebutuhan mendesak, mulai dari penyediaan air bersih, perbaikan fasilitas umum, hingga percepatan operasional sekolah dan puskesmas yang belum dapat berfungsi secara ideal sejak bencana terjadi.

Presiden juga meminta agar normalisasi sungai segera dipercepat mengingat banjir dan longsor sebelumnya menyebabkan pelebaran sungai, tumpukan kayu, serta endapan lumpur di sejumlah lokasi. Langkah-langkah teknis tersebut dipandang penting untuk mencegah bencana susulan sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

”Sekali lagi, beliau menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras, sukarelawan, masyarakat semuanya. Semoga di tahun baru ini kita bisa hadapi semua masalah ini, semua cobaan ini, supaya kita kembali dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya,” ucap Prasetyo.