Ichsanuddin Noorsy pengamat ekonomi politik menilai berbagai bencana yang dialami Indonesia, baik bencana alam maupun sosial, politik, dan ekonomi, tidak dapat dilepaskan dari perubahan tatanan global dan arah kebijakan negara yang semakin liberal.
Ichsanuddin menyebut isu perubahan iklim yang mengemuka secara global pasca kekalahan Al Gore dalam Pemilu Presiden Amerika Serikat 2004, tidak berdiri sendiri sebagai fenomena alam semata.
“Sebenarnya itu bukan sekadar perubahan iklim fisik. Gagasan perubahan itu berjalan sesuai dengan dogma Tatanan Dunia Baru atau New World Order,” kata Ichsanuddin kepada suarasurabaya.net, Jumat (2/1/2026)
Ia menelusuri bagaimana gagasan tatanan dunia baru telah berkembang sejak era Woodrow Wilson Presiden ke-28 AS hingga terbentuknya berbagai lembaga internasional seperti PBB, Bank Dunia, IMF, dan WTO, yang menurutnya berfungsi menjaga kepentingan Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia pasca Perang Dunia II.
Ichsanuddin juga menyoroti runtuhnya Uni Soviet dan peristiwa serangan 11 September 2001 yang kemudian melahirkan narasi war on terror.
“Hegemoni Amerika Serikat semakin menguat melalui kekuatan militer, dominasi dolar, dan penguasaan teknologi dalam percaturan ekonomi global,” ujarnya.
Menurut Ichsanuddin, Indonesia menjadi salah satu negara yang menerima dampak langsung dari perubahan geopolitik tersebut.
Ia mencontohkan lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 serta penerapan kebijakan Washington Consensus yang mendorong liberalisasi ekonomi.
“Para elit Indonesia tanpa berpikir panjang telah mereformasi sistem bernegara dan mengubah UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945,” terangnya.
Ia menilai perubahan tersebut telah mencabut nilai kebersamaan dan gotong royong dari sistem ketatanegaraan Indonesia, serta membawa bangsa ini semakin tunduk pada mekanisme pasar bebas global.
Selain perubahan sistem, Ichsanuddin menyoroti bencana Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 sebagai titik penting yang diikuti dengan derasnya intervensi internasional ke Indonesia.
“Setelah tsunami, setiap bencana alam dipandang semata sebagai gejala alam, sementara bencana sosial, politik, dan ekonomi dianggap akibat turbulensi global,” kata Ichsanuddin.
Ia menilai kondisi dunia yang disebut sebagai VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) dan FLUX justru menutupi akar persoalan yang lebih dalam, yakni perebutan sumber daya dan dominasi global.
Dalam pandangannya, bencana alam tidak bisa dilepaskan dari perilaku manusia.
“Ketika manusia adalah bagian dari alam semesta, maka bencana alam adalah teguran keras atas perilaku manusia yang serakah, angkuh, dan tidak jujur,” tegasnya.
Ichsanuddin juga menyinggung apa yang ia sebut sebagai “kudeta senyap” melalui pengalihan penguasaan sumber daya dari negara ke korporasi, yang berlangsung tanpa disadari masyarakat luas.
“Akar masalahnya adalah pengkhianatan terhadap amanah Pembukaan UUD 1945 oleh pemegang kekuasaan politik, bisnis, teknokrat, hingga penegak hukum,” jelasnya.
Menurutnya, kegagalan elit bangsa dalam memahami dan mengamalkan nilai Pancasila serta UUD 1945 telah memicu bencana moral, mental, dan intelektual yang berdampak luas ke masyarakat.
“Karena berbagai bencana besar gagal menyadarkan para elit, jangan terkejut jika bencana demi bencana akan terus terjadi,” pungkas Ichsanuddin.(faz/ipg)
