Purbaya Minta BNPB Segera Ajukan Tambahan Dana untuk Pemulihan Bencana Sumatera

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera mengajukan tambahan anggaran terkait pemulihan bencana di wilayah Sumatera.

“Dan saya mengimbau sedikit ke BNPB dan pihak-pihak yang menangani bencana, kalau perlu dana, cepat-cepat ajukan, kami dananya sudah siap, itu saja,” kata Purbaya saat ditemui di sela Seremoni Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2026 di Kantor BEI, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Menurut Purbaya, penanganan bagi masyarakat terdampak bencana tidak dapat menunggu terlalu lama, sehingga kebutuhan mendesak tetap perlu dilakukan secepatnya. “Masyarakat yang terkena dampak bencana itu, nggak bisa nunggu terlalu lama. Kalau perlu beli alat ya beli alat, kalau perlu jembatan, beli jembatan. Kalau perlu rumah tetap atau rumah yang sementara, dibangun cepat,” tuturnya.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan hingga 30 Desember 2025 masih terdapat sisa anggaran siap pakai sebesar Rp 1,51 triliun. Anggaran tersebut salah satunya bisa digunakan untuk penanganan bencana Sumatera. Ia pun meminta agar proses pencairan dana untuk bencana Sumatera dapat dipercepat dan diselesaikan agar tidak hangus dan menjadi pengurang anggaran pada tahun 2026.

“Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp 1,51 triliun. Uangnya ada, tinggal dipercepat. Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi. Jadi saya nggak mau hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurang. Jadi kalau bisa dihabisin aja tahun ini,” kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pemulihan Bencana Sumatera, dikutip dari laman YouTube TV Parlemen, Jumat (2/1).

Purbaya juga meminta pencairan anggaran untuk penanganan bencana Sumatera dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai satu pintu penyaluran. Menurut Purbaya, mekanisme satu pintu ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan memudahkan verifikasi penggunaan anggaran.

Lebih lanjut Purbaya menjelaskan, pemerintah telah mempercepat penyaluran dana darurat bagi daerah terdampak bencana sebesar Rp 268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak. Skema tersebut mencakup alokasi Rp 4 miliar per kabupaten/kota dan Rp 20 miliar per provinsi dan telah disalurkan seluruhnya.