Sumut Memasuki Fase Transisi Pemulihan Bencana, Setelah Status Tanggap Darurat Berakhir

Status tanggap darurat yang ditetapkan untuk bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara resmi berakhir, pada 31 Desember 2025. Kejadian bencana yang terjadi antara tanggal 24 hingga 26 November 2025 ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota di wilayah tersebut.

Berbagai perpanjangan status darurat telah dilakukan, dimulai sejak Gubernur Sumatera Utara mengumumkan status tersebut pada tanggal 27 November hingga dua kali perpanjangan pada bulan Desember. Proses perpanjangan ini dipertimbangkan dengan cermat mengingat dampak bencana yang luas dan kondisi korban yang tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri pascabencana.

Banjir bandang dan longsor tersebut menyebabkan kerusakan yang cukup parah, terutama pada infrastruktur dasar dan pemukiman. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah berupaya untuk memberikan penanganan yang menyeluruh meskipun status darurat telah berakhir, memastikan bahwa transisi menuju pemulihan dapat dilakukan dengan lebih sistematis.

Transisi Menuju Pemulihan

Setelah status tanggap darurat berakhir, kini Sumut memasuki fase transisi menuju pemulihan pascabencana dengan fokus utama pada perbaikan infrastruktur dan hunian warga. Pemprov Sumut merancang beberapa langkah strategis untuk memperbaiki dan memulihkan akses yang terputus akibat bencana. Ini mencakup perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang mengalami kerusakan.

"Penanganan bencana terus kita lakukan, tanggap darurat ini berakhir pada 31 Desember 2025, dan kita memasuki masa transisi, kita doakan masa transisi bisa berjalan dengan lancar dan cepat," ucap Wakil Gubenur Sumatera Utara (Sumut), Surya.

Selain itu, kesiapan hunian bagi pengungsi juga menjadi perhatian serius. Pemerintah berupaya menyiapkan tempat tinggal sementara yang aman dan layak untuk masyarakat yang kehilangan rumah mereka.

Fokus pada normalisasi layanan dasar seperti penyediaan air bersih, listrik, dan layanan kesehatan juga menjadi bagian integral dari rencana pemulihan. Dalam dua bulan ke depan, pemerintah berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk LSM dan institusi terkait, untuk memastikan semua layanan ini dapat diakses oleh masyarakat, terutama mereka yang paling terdampak.

Kondisi Korban dan Statistik

Data yang dikeluarkan oleh Pusdalops PB BPBD Provinsi Sumut per 1 Januari 2026 mencatat bahwa sebanyak 366 orang meninggal dunia akibat bencana ini, sementara 60 orang lainnya masih dalam status hilang. Banjir dan longsor tersebut telah mengakibatkan 1.803.549 jiwa terdampak di 19 kabupaten/kota dengan 14.430 jiwa yang terpaksa mengungsi.

Melihat kondisi korban, kabupaten Tapanuli Tengah mencatat jumlah kematian tertinggi, yaitu 127 orang, sedangkan Tapanuli Selatan melaporkan 89 kematian. Wilayah-wilayah ini menjadi titik fokus bagi tim pencari dan penyelamat dalam upaya memverifikasi dan mendata jumlah korban secara akurat. Proses tersebut masih berlangsung, terutama di daerah yang aksesnya terputus.

Upaya Pemulihan oleh Pemerintah

Pemerintah daerah tampak aktif dalam melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait dalam upaya pemulihan pascabencana. Hal ini termasuk koordinasi dengan TNI-Polri serta lembaga kemanusiaan untuk memastikan distribusi bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan. Pendataan korban dan penyaluran bantuan di lapangan berlangsung terus-menerus, memastikan bahwa setiap individu yang terdampak memperoleh perhatian dan bantuan yang diperlukan.

Selain itu, strategi pencegahan bencana untuk masa depan mulai dipikirkan dengan serius oleh pemerintah. Hal ini untuk menghindari terulangnya situasi serupa dan menyiapkan masyarakat menghadapi potensi bencana di masa yang akan datang. Program sosialisasi dan pelatihan terkait kesiapsiagaan bencana akan dilaksanakan demi meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana ke depan.