BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Heri Cahyono menilai, berhentinya layanan BisKita Transpakuan Bogor sejak 1 Januari 2026 menunjukkan bahwa sistem pengelolaan transportasi tersebut belum berjalan dengan baik.
“Ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen operasional layanan belum berjalan secara berkelanjutan dan profesional,” ujar Heri saat dikonfirmasi, Jumat (2/1/2025).
Ia menambahkan, terhentinya layanan yang hampir selalu terjadi pada awal tahun menandakan lemahnya perencanaan kontrak, pembiayaan, serta koordinasi antarinstansi.
Baca juga: BisKita Bogor Berhenti Beroperasi, Warga Kembali Andalkan Angkot
Heri pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera melakukan pembenahan. Ia menyebutkan ada tiga hal utama yang harus dilakukan.
Pertama, menyusun skema pembiayaan jangka menengah agar operasional transportasi publik tidak terus bergantung pada masa transisi APBD setiap tahun.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Biskita TransPakuan, Biskita bogor, biskita transpakuan bogor, biskita bogor berhenti beroperasi&post-url=aHR0cHM6Ly9tZWdhcG9saXRhbi5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wMi8xNzQ2NDU2MS9iaXNraXRhLWJvZ29yLWJlcmhlbnRpLWJlcm9wZXJhc2ktZHByZC1wZXJlbmNhbmFhbi1kYW4tbWFuYWplbWVuLWJlbHVt&q=BisKita Bogor Berhenti Beroperasi, DPRD: Perencanaan dan Manajemen Belum Profesional§ion=Megapolitan' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `Kedua, memastikan kesinambungan kontrak dengan operator agar tidak terjadi kekosongan layanan. Ketiga, membangun manajemen transportasi yang profesional dan terintegrasi, bukan sebatas program proyek tahunan.
“Layanan seperti BisKita bukan program percobaan, melainkan kebutuhan masyarakat,” kata dia.
Komisi III DPRD juga berencana memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong perbaikan menyeluruh agar masalah serupa tidak terus berulang.
“Masyarakat tidak boleh menjadi korban dari lemahnya perencanaan birokrasi,” ujarnya.
Penghentian operasional BisKita bukan hal baru. Kondisi serupa juga terjadi pada awal 2025.
Baca juga: BisKita Bogor Berhenti Beroperasi, Warga: Jangan Tiba-tiba Hilang, Kita Jadi Bingung
Saat itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra, menjelaskan penghentian sementara terkait pembahasan biaya operasional dan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan BisKita.
Pada periode tersebut, program masih berada di bawah pemerintah pusat.
“Biskita yang evaluasi dari kementerian, karena pembiayaan oleh kementerian. Jadi masih tanggung jawab pemerintah," kata Marse kepada Kompas.com, Selasa (31/12/2024).
BisKita baru beroperasi kembali pada 8 April 2025. Kini, meski sudah dikelola Pemkot Bogor, layanan kembali berhenti pada awal tahun.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, menjelaskan bahwa operasional BisKita berjalan berdasarkan kontrak tahunan.
“Biskita itu berkontrak per tahun. Jadi per 31 Desember itu selesai. Satu Januari ini masih proses pengadaan barang dan jasa. Jadi pasti ada kesenjangan angkutan untuk semua koridor,” ujar Sujatmiko, Jumat.
Baca juga: Dishub Bogor Percepat Pengadaan Barang dan Jasa agar BisKita Kembali Beroperasi
Menurut dia, bus belum bisa jalan karena proses lelang penyedia jasa belum selesai.
“Otomatis per satu Januari tidak ada pengadaan jasa dong. Nah akhirnya perlu dicari penyedia barang dan jasa,” kata Sujatmiko.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
