Pemerintah Bangun 1.000 Lebih Rumah Pascabencana dalam Sebulan di Tiga Provinsi, Presiden Tinjau Langsung Proyek di Aceh Tami

Pantau - Pemerintah bergerak cepat dalam penanganan pascabencana dengan membangun lebih dari 1.000 unit rumah hunian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hanya dalam waktu satu bulan.

Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun media sosial resminya @sekretariat.kabinet, seperti dikutip di Jakarta pada Jumat.

"Dalam satu bulan pascabencana, pemerintah bergerak cepat dengan sudah selesai membangun lebih dari 1.000 unit rumah hunian di tiga provinsi seiring dengan pembangunan rumah lainnya serta perbaikan fasilitas publik secara berkala," tulis Teddy.

Pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari proyek penyediaan 15.000 rumah hunian melalui program Danantara.

Pada hari pertama tahun 2026, Kamis (1/1), Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk meninjau 600 unit pertama dari total proyek Danantara.

Presiden juga menggelar rapat koordinasi di lokasi untuk memastikan percepatan dan efektivitas pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.

Rumah-rumah yang dibangun di Aceh Tamiang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti akses internet (Wi-Fi gratis), air bersih, listrik, tempat ibadah, fasilitas bermain anak, dan akses jalan besar.

Teddy menyebutkan bahwa di lahan seluas 5,5 hektare milik BUMN, pemerintah sedang membangun sebanyak 2.500 unit rumah.

Di seberang kompleks tersebut juga telah dibangun hunian tetap di atas lahan seluas 3,5 hektare.

"Pemerintah membangun hunian yang layak dan cepat untuk selanjutnya pemerintah daerah mendata dan mengatur warga yang akan menempati rumah hunian tersebut," ujarnya.

Pemerintah memastikan bahwa pembangunan hunian dilakukan dengan memperhatikan sejumlah kriteria penting.

Rumah-rumah tersebut tidak dibangun di lokasi rawan bencana, cukup dekat dengan rumah lama para korban, berada di dekat jalan besar, fasilitas umum, serta lokasi kerja para calon penghuni.

Pemerintah daerah juga turut berperan dalam proses pendataan dan penempatan warga yang akan menghuni rumah-rumah baru tersebut.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam membangun kembali kehidupan masyarakat terdampak secara cepat, layak, dan terintegrasi.