LAPSUS! Isu Gender Menguat di Arena Musda PAN: Perempuan Melawan Hegemoni Maskulin

MAKASSAR, FAJAR – Tak banyak figur perempuan ikut bertarung dalam Musda PAN di Sulsel. Meski sedikit, mereka berdiri menjadi penantang.

MEMANG, kiprah perempuan dalam perebutan kursi ketua partai akan tertinggal. Setidaknya ini yang terlihat dalam Musda PAN di Sulsel yang mengagendakan peralihan kekuasaan lama ke ketua baru.

Dari 18 daerah yang telah melaksanakan Musda, hanya satu saja perempuan yang menjadi ketua formatur, yakni Nurlaini Kahar. Dia dipercaya untuk memimpin DPD PAN Takalar untuk masa bakti 2026-2031.

Selebihnya, hanya tiga orang perempuan yang masuk dalam tim formatur di empat daerah. Ada Andi Merly Iswita, selaku Wakil Ketua DPRD Wajo yang bertarung memperebutkan kursi Ketua DPD PAN Wajo. Lalu anggota DPRD Sulsel, Asni, yang masuk dalam tim formatur DPD PAN Luwu. Terakhir,

Padahal, PAN punya figur perempuan yang bisa menjadi leader. Ketua DPW PAN Sulsel, Husniah Talenrang bahkan duduk sebagai kepala daerah. Kemudian Andi Yuliani Paris juga masih kokoh sebagai anggota DPR RI.

Yuliani Paris sendiri sebelumnya menyampaikan harapannya terhadap figur perempuan PAN untuk bertarung memimpin DPD. Namun nyatanya, hanya segelintir saja yang masuk dalam persaingan.

”Ya, saya berharap perempuan juga bisa bersaing dan ambil bagian. Supaya ada perempuan juga yang bisa menjadi ketua PAN di Sulsel,” harap AYP, singkatan namanya.

Namun begitu, kondisinya tidak sesuai harapan. Peluang DPD PAN untuk dipimpin perempuan hanya tersisa di dua daerah: Wajo dan Luwu. Selebihnya, figur laki-laki yang menguasai.

Untuk enam daerah yang belum musda juga belum bisa dipastikan akan ada figur perempuan yang muncul. Meski begitu potensinya tetap ada dan terbuka.

Ketua DPW PAN Sulsel Husniah Talenrang juga menegaskan, dirinya akan melakukan tracing khusus ke enam daerah tersebut, untuk mencari figur terbaik sebagai nahkoda PAN. Enam daerah itu memang tertinggal dari yang lain dalam hal perolehan kursi.

”Saya akan turun langsung, saya tracing langsung, untuk melihat figur-figur paling potensial untuk memimpin PAN di sana. Karena memang enam daerah ini butuh perhatian.khusus, harus ada evaluasi setelah perolehan kursinya minim bahkan kosong,” jelasnya.

Bias Gender

Pengamat politik perempuan Endang Sari menyampaikan, ada beberapa hal yang mempengaruhi mengapa perempuan selalu tertinghal dari laki-laki dalam hal politik. Termasuk juga dalam pertarungan perebutan kursi ketua parpol.

Kata dia, hal pertama terletak pada tata kelola partai politik yang masih sangat maskulin dan bias gender. Menurutnya, itu bisa menghambat keterlibatan dan pengaruh perempuan di ruang publik atau di ruang politik.

”Kita tahu, situasi hari ini jumlah perempuan di kepengurusan partai itu masih sedikit, itu yang pertama. Kedua, saat masuk ke ruang publik, nilai dan norma yang mengatur ruang tersebut membuat mereka terjerat karena mereka minoritas, maka yang banyak mengatur nilai dan norma itu masih laki-laki,” ujarnya.

Dengan begitu, kata Endang, untuk mendapatkan ruang lebih dari kondisi saat ini, perempuan harus disamakan dengan laki-laki agar bisa diterima di ruang publik. Itu bisa menjadi salah satu solusi untuk memberikan ruang ekspresi kepada perempuan untuk membuktikan diri, bahwa mereka juga mampu berbuat untuk bangsa.

”Sebab perempuan punya keterbatasan. Pada akhirnya, yang terjadi adalah perempuan mengimitasi cara-cara penguasaan atau sumber kekuasaan, seperti kursi, yang berlaku dalam ruang yang didominasi oleh laki-laki,” kata dia.

Mantan komisioner KPU Kota Makassar itu juga menyampaikan, kecenderungan partai politik hanya mencomot nama perempuan sebagai syarat memenuhi kuota 30 persen yang telah diatur. Akibatnya, perempuan makin sulit untuk menembus parlemen karena tanpa melalui proses panjang dan tuntas sebelum menghadapi pencalonan.

“Kalau partai ada persyaratan pada verifikasi untuk anggota peserta Pemilu, biasanya partai justru kelimpungan mencari kadar perempuan dan akhirnya asal comot saja. Ada yang pengurus partai yang mencantumkan pembantunya, anaknya, keponakannya, istrinya, hanya untuk menggenapi kuota tanpa melihat kualitas kaderisasi yang mereka masukkan itu,” ungkapnya.

Di sinilah pentingnya sisterhood di dalam partai politik. Melalui sisterhood, proses pengkaderan perempuan bisa makin masif dan terukur. Termasuk juga dalam menentukan strategi pemenangan pada momentum Pemilu.

“Sisterhood seharusnya ada, karena sisterhood perempuan di partai juga kita lihat itu lemah, ada persaingan antar kader untuk strategi elektoral partai. Langkah yang paling bisa kita lakukan, demokrasi di dalam parpol itu penting untuk terus didorong. Kita harus bongkar ketidakdemokratisan dan kemudian mendesak afirmasi politik perempuan,” tegasnya.

Selain itu, kendala lain yang menjerat perempuan di panggung politik adalah norma. Khususnya bagi masyarakat yang memegang teguh kepercayaan bahwa perempuan belum bisa menjadi pemimpin.

”Ada tantangan tersendiri ketika perempuan masuk ke ruang politik. Kita tahu, nilai dan norma yang disepakati dalam ruang tersebut itu masih sangat berperspektif laki-laki. Akhirnya memang harus perempuan tahan banting yang kerja, mengimigrasi, meniru cara-cara laki-laki. Baik cara menang, dan proses berkampanye dan seterusnya,” tuturnya.

Dengan begitu, dia menganggap perempuan masih terbelenggu dengan dominasi laki-laki. Namun kendalanya, banyak dari perempuan yang memang belum bisa memaksimalkan potensi diri, termasuk dominasi pemilih perempuan, untuk saling dukung dalam ruang politik.

”Kendalanya seperti itu, seluruh parpol masih sangat didominasi oleh laki-laki, masih sangat bias gender, masih sangat maskulin, dan kepengurusan perempuan di partai politik juga masih sangat sedikit,” ungkapnya.

Musyawarah Deadlock,
Keputusan di Tangan DPW

DI Wajo, Musda PAN tak menghasilkan ketua. Meski terdapat tiga formatur, tak ada satu figur pun yang mendapat “restu” mayoritas.

Ada tiga formatur Ketua DPD PAN Wajo, masing-masing Andi Merly Iswita, Elfrianto alias Kevin, dan Andi Alauddin Palaguna. Dua nama laki-laki yang menjadi pesaing Merly adalah politikus senior di Wajo.

Elfrianto sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPD PAN Wajo, sekaligus mantan legislator DPRD Wajo. Sementara Alauddin merupakan legislator petahana yang juga Ketua DPRD Wajo periode 2019-2024.

Merly adalah satu-satunya politisi perempuan ambil bagian di dalamnya dalam memperebutkan kursi ketua DPD. Di antara semua kandidat ketua, Merly memiliki kinerja impresif.

Dia tercatat sebagai legislator peraih suara terbanyak di internal PAN Wajo pada Pileg 2024. Atas kinerja impresifnya itu, Merly didapuk menjadi pimpinan DPRD Wajo periode 2024-2029, sekaligus menjadi jabatan tertinggi yang dimiliki kader PAN di kota sutra itu.

Nama perempuan legislator dua periode itu masuk dalam bursa formatur Ketua DPD PAN Wajo. Bahkan saat pengumuman nama formatur oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, nama Merly yang paling pertama disebut.

Musda PAN yang menjadi forum tertinggi partai berlambang matahari terbit di tingkat kabupaten/kota se-Sulsel itu berlangsung serentak, Sabtu, 28 Desember 2025.

Dalam musda di Rumah PAN Wajo, formatur malah bertambah. Awalnya, DPP PAN hanya mengumumkan nama tiga formatur, yakni Merly, Elfrianto, dan Alauddin. DPP belum memutuskan ketua lantaran ketiganya diminta bermusyawarah dengan melibatkan legislator PAN Wajo lainnya.

Enam anggota DPRD (dua di antaranya adalah Merly dan Alauddin), plus Elfrianto yang non-legislator, menjadi formatur. Nama-nama mereka lantas dikirim oleh panitia musda ke DPW.

“Kami serahkan ke DPW PAN untuk memutuskan KSB (ketua, sekretaris, dan bendahara,” ujar Merly yang dihubungi tadi malam.

Tak ada kesepakatan dalam musda, sehingga formatur memilih menyerahkan penentuan KSB ke DPW PAN Sulsel. Siapapun yang dipilih oleh DPW, mereka akan terima.

Sekadar informasoi, pada Pileg 2019, Wajo merupakan basis suara PAN. Mereka mampu merebut kursi Ketua DPRD Wajo periode 2019-2024. Hanya saja, kursi mereka berkurang pada Pileg 2024, sehingga hanya berhak mendapatkan kursi wakil ketua I. Kursi ketua kini dipegang Gerindra.

Sementara itu, di Maros, PAN berhasil merebut kembali kursi Ketua DPRD pada Pileg 2024, setelah Golkar menguasainya pada Pileg 2019.

“(Target kami, salah satunya) mempertahankan kemenangan PAN di Maros,” ujar Sekretaris DPW PAN Sulsel, AS Chaidir Syam.

Terdapat enam daerah yang penentuan formatur masih menunggu kebijakan lanjutan. Masing-masing Barru, Pinrang, Sidrap, Soppeng, Toraja, dan Palopo.

“Enam daerah tersebut diharapkan bisa melaksanakan Musda pada Januari. Ketua DPW akan melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah tersebut, dan diharapkan bisa tuntas Februari dan Maret pelantikan,” sambung mantan Ketua PAN Maros dan Bupati Maros dua periode itu. (wid/zuk)