Tekankan Substansi Demokrasi, Golkar Dorong Kajian Konstitusional Soal Wacana Pilkada Lewat DPRD

Partai Golkar menanggapi perdebatan mengenai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pihaknya menekankan pentingnya kajian konstitusional dan rasional. 

Wakil Bendahara Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG), Irma Mayang Sari mengatakan bahwa partainya menilai perdebatan tersebut tidak hanya menyangkut pilihan antara pemilihan langsung atau tidak langsung, tetapi juga menyentuh isu mendasar terkait kualitas demokrasi.

Baca Juga: Golkar Purwakarta Dukung Mekanisme Pilkada Lewat DPRD

Ia menyebut sikap itu mencerminkan pendekatan yang menempatkan substansi demokrasi di atas sekadar mekanisme pemilihan. Menurutnya, setiap perubahan sistem pilkada harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan kerangka konstitusi.

“Golkar menegaskan setiap perubahan sistem harus ditempuh melalui mekanisme resmi partai dan kerangka konstitusi,” ujar Irma, dilansir Jumat (2/1).

Dalam konteks tersebut, Irma menilai pihaknya memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai instrumen teknis kepemiluan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengawasan demokrasi internal partai. Melalui penguatan fungsi pengawasan dan disiplin organisasi, pihaknya diharapkan mampu menjaga integritas proses politik, terlepas dari mekanisme pilkada yang diterapkan.

Ia menambahkan, penguatan peran pengawasan internal menjadi penting untuk mencegah praktik transaksi elite dan manipulasi opini publik yang berpotensi merusak kualitas demokrasi. Menurutnya, wacana pilkada terbaru ini merupakan ujian bagi kedewasaan demokrasi dari Indonesia.

“Pertanyaan kuncinya bukan hanya mekanisme apa yang dipilih, melainkan sejauh mana sistem politik mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama,” jelas Irma.

Keputusan Rapimnas Partai Golkar 2025 sendiri menegaskan setiap perubahan kebijakan politik harus dilakukan secara sah, terbuka dan bertanggung jawab. Golkar memandang demokrasi tidak dijalankan melalui kegaduhan opini, melainkan melalui proses institusional yang matang dan berorientasi pada percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, sejumlah kalangan menilai wacana pilkada ini memiliki keunggulan dari sisi efisiensi anggaran dan stabilitas politik. Mekanisme tidak langsung dinilai dapat menekan biaya politik, mengurangi potensi polarisasi masyarakat, serta memperkuat fungsi representasi dari DPRD.

Namun, efektivitas mekanisme tersebut dinilai sangat bergantung pada akuntabilitas dan transparansi dari DPRD. Pengamat menilai lemahnya etika politik dan pengawasan terhadap relasi eksekutif dan legislatif masih menjadi tantangan utama, sehingga pilkada berisiko menggeser demokrasi dari partisipasi publik ke arena negosiasi elite tertutup.

Baca Juga: Pilkada Jalan Tengah untuk Menekan Biaya Politik dan Politik Uang

Di sisi lain, kritik terhadap pilkada tidak langsung juga menguat. Pemilihan langsung dinilai memberikan legitimasi politik yang lebih kuat karena kepala daerah memperoleh mandat langsung dari rakyat, meskipun membutuhkan biaya besar dan proses yang kompleks.