Kelompok separatis di Yaman yang didukung Uni Emirat Arab (UEA), Dewan Transisi Yaman Selatan atau Southern Transitional Council (STC), pada Kamis (1/1) menyatakan bersedia menerima penempatan pasukan pemerintah dukungan Arab Saudi di wilayah selatan. Wilayah yang sejak Desember lalu mereka rebut paksa.
Kelompok pimpinan Aidarous al-Zubaidi itu mengumumkan tidak akan mengganggu masuknya pasukan National Shield ke kawasan tersebut. Namun begitu, STC menegaskan pihaknya akan tetap beroperasi di provinsi Hadramaut dan al-Mahra.
"Hari ini, kami meluncurkan operasi untuk mengintegrasikan pasukan National Shield selatan sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab dan misi yang menjadi bagian dari tugas angkatan bersenjata kami," ujar pernyataan STC.
Kelompok separatis ini menambahkan bahwa tujuan utama dari langkah ini adalah untuk melindungi kemajuan yang telah dicapai melawan kelompok Houthi bulan lalu ketika pasukan STC merebut kendali atas wilayah strategis tersebut.
Krisis terakhir merupakan kelanjutan dari keretakan antara sekutu lama, Arab Saudi dan UEA . Padahal, kedua negara sebelumnya beraliansi sejak 2015 untuk memerangi kelompok Houthi yang didukung Iran dan masih bercokol di utara Yaman.
Tapi, perbedaan visi tentang masa depan Yaman membuat hubungan kedua sekutu ini memburuk. Arab Saudi mendukung pemerintah pusat Yaman, sementara UEA justru memperkuat pemberontak STC di selatan. Riyadh pun melihat manuver Abu Dhabi yang berpotensi memicu perang segitiga di Yaman sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan di perbatasan selatan.
Mengapa wilayah Hadramaut dan al-Mahra diperebutkan?Wilayah Hadramaut dan al-Mahra menjadi pusat perhatian karena posisi strategis dan sumber daya alamnya. Hadramaut berbatasan langsung dengan Arab Saudi dan menjadi lokasi ladang minyak terbesar di Yaman, termasuk terminal minyak Dhabba yang terletak di pesisir Laut Arab. Terminal ini penting untuk ekspor minyak dan logistik energi di kawasan tersebut.
Sementara itu, al-Mahra memiliki jalur potensial untuk pembangunan pipa minyak baru yang memungkinkan Saudi mengekspor minyak tanpa melewati Selat Hormuz, jalur perdagangan global yang sering menjadi titik tegang antara Iran dan negara-negara Teluk. Iran sebelumnya beberapa kali mengancam akan menutup Selat Hormuz, sehingga rute alternatif ini memiliki nilai strategis tinggi.
Pemerintah Arab Saudi berkali-kali menekan STC untuk mundur dari wilayah ini, terutama di sepanjang perbatasan selatan, demi menjaga keamanan nasional. Sumber AFP yang dekat dengan pemerintah Saudi mengatakan, "Penempatan ulang pasukan STC belum cukup, dan kekhawatiran keamanan Riyadh hanya akan sepenuhnya teratasi jika para separatis meninggalkan Hadramaut dan al-Mahra."
Pada Jumat (02/01), pemerintah dukungan Saudi menyatakan akan "mengambil kembali secara damai" sejumlah lokasi militer di provinsi kaya sumber daya tersebut.
Pengumuman operasi datang dari Gubernur Hadramaut, Salem Al-Khanbashi. Ia berbicara tak lama setelah ditunjuk memimpin pasukan National Shield.
"Operasi ini bukan deklarasi perang, dan bukan pula upaya untuk meningkatkan ketegangan," kata Khanbashi, seperti dikutip kantor berita resmi Saba Net.
Ketegangan Arab Saudi-UEA memuncakKetegangan antara dua sekutu Teluk ini meningkat tajam setelah koalisi pimpinan Saudi mengebom apa yang mereka klaim sebagai kiriman senjata UEA untuk pasukan separatis di pelabuhan Mukalla, selatan Hadramaut, pada Selasa lalu (30/12). Menurut Arab Saudi, serangan itu diperlukan karena pengiriman senjata tersebut merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.
UEA menolak tuduhan tersebut dan meminta STC menarik diri dari wilayah yang baru direbut. Menanggapi situasi ini, Kementerian Pertahanan UEA menyatakan akan menarik sisa pasukannya dari Yaman, sebagian besar pasukan mereka sebelumnya telah meninggalkan negara itu pada 2019.
Dewan Presidensial Yaman yang didukung Arab Saudi mengumumkan keadaan darurat di wilayahnya dan memberlakukan larangan 72 jam pada semua perlintasan perbatasan, kecuali yang diizinkan oleh Riyadh. Mereka juga meminta pasukan UEA meninggalkan wilayah mereka dalam 24 jam, sekaligus membatalkan perjanjian keamanan dengan Abu Dhabi.
Juru bicara pemerintah UEA, Afra Al Hameli, menegaskan, "Abu Dhabi menegaskan penolakan sepenuhnya terhadap tuduhan yang terkait dengan memicu konflik di Yaman." Meski membantah tuduhan pengiriman senjata, UEA mengakui adanya transfer kendaraan militer ke pasukan STC, tetapi tidak menyebutkan kapan penarikan pasukannya akan dilakukan.
Risiko pemisahan Yaman SelatanSerangan dan ekspansi STC bulan lalu meningkatkan kemungkinan pemisahan Yaman Selatan, yang pernah menjadi negara merdeka antara 1967 dan 1990, untuk mengejar kemerdekaan penuh. Kontrol STC atas wilayah ini membuat langkah tersebut semakin realistis.
Farea Al-Muslimi, peneliti Wilayah Teluk dan Yaman di Chatham House, menilai bahwa kesepakatan parsial terkait penempatan pasukan pemerintah Arab Saudi "lebih bersifat simbolis daripada solusi nyata." Saat ini, STC menguasai hampir seluruh wilayah Yaman Selatan pra-1990, termasuk kota Aden, pelabuhan strategis yang juga merupakan pusat ekonomi utama Yaman, serta pulau Socotra yang memiliki posisi strategis di Samudra Hindia.
Kontrol hampir total ini meningkatkan peluang STC mendorong kemerdekaan penuh, karena Aden bukan hanya penting secara ekonomi, tetapi juga simbolik. Para analis juga memperingatkan bahwa kemungkinan runtuhnya koalisi Yaman melawan Houthi, yang saat ini terbatas dan stagnan, tetap sangat tinggi.
Saat ini, Houthi menguasai sekitar sepertiga wilayah Yaman, terutama bagian utara dan barat, termasuk Ibu Kota Sanaa. STC efektif mengendalikan sekitar setengah wilayah Yaman, sementara pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi hanya menguasai kurang dari 15% wilayah. Situasi ini membuat Yaman berada pada titik kritis konflik internal, dengan risiko eskalasi perang sipil dan ketegangan geopolitik regional yang meningkat.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Rizki Nugraha
width="1" height="1" />
(nvc/nvc)
