Guntur Romli PDIP: Pilkada Langsung adalah Warisan Kebijakan Presiden Megawati Soekarnoputri

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PDIP, Mohamad Guntur Romli mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung warisan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Itu diungkapkan setelah menguatnya wacana Pilkada di pilih DPRD.

“Pilkada langsung adalah warisan kebijakan Presiden Megawati Soekarnoputri,” tulis pria yang karib disapa Gun Romli itu, dikutip dari unggahannya di Threads, Sabtu (3/1/2026).

Menurut Gun Romli, penggantian sistem Pilkada bukan sekadar warisan Megawati. Tetapi melindungi hak politik rakyat.

“Upaya Pilkada melalui DPRD merupakan pengebirian terhadap hak politik rakyat,” terangnya.

Diketahui, sebelum Pilkada langsung diberlakukan, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Mekanisme ini kerap menuai kritik karena dinilai elitis, rawan transaksi politik, dan menjauhkan rakyat dari hak menentukan pemimpinnya sendiri.

GagasanPpilkada langsung menguat setelah runtuhnya Orde Baru pada 1998. Reformasi membuka ruang tuntutan agar demokrasi tidak hanya berhenti di pemilu legislatif dan presiden, tetapi juga menyentuh level daerah.

Pilkada langsung dipandang sebagai cara memperkuat kedaulatan rakyat sekaligus memperbaiki akuntabilitas kepala daerah.
Landasan hukum pilkada langsung lahir melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini disahkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati, dan secara tegas mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari DPRD menjadi dipilih langsung oleh rakyat.

Keputusan ini menandai perubahan besar dalam sistem demokrasi lokal Indonesia.
Megawati kerap dipandang sebagai figur sentral yang memberi legitimasi politik terhadap pilkada langsung.

Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada 2005 di berbagai daerah. Pelaksanaannya menjadi ujian besar bagi demokrasi Indonesia. Meski diwarnai tantangan seperti konflik lokal, politik uang, dan lemahnya penyelenggaraan di sejumlah daerah.

Pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang lebih demokratis dibanding sistem sebelumnya. Namun belakangan dipertanyakan karena biayanya dianggap mahal.

Wacana menguatnya Pilkada dipilih DPRD, setelah Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono menyebut, pilkada dengan skema dupilih DPRD bisa lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung di mana rakyat memilih langsung kepala daerahnya.

Mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan resminya, Senin (29/12/2025).

Menteri Luar Negeri itu juga menganggap pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan rakyat dalam pemilihan umum. Bahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.

“Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” tegasnya.

Tak sampai disitu, Gerindra menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga turut mengurangi potensi polarisasi yang kerap memecah belah masyarakat.

Namun kata Sugiono, mekanisme perlu dibahas dan dikaji mendalam dengan melibatkan semua unsur dan elemen dalam menentukan mekanisme terbaik.
(Arya/Fajar)