Pantau - Sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat dari Partai Demokrat menuduh pemerintahan Donald Trump telah berbohong kepada Kongres terkait tujuan sebenarnya dari operasi militer AS di Venezuela yang berlangsung Sabtu dini hari waktu setempat.
Kemarahan dan kegelisahan muncul usai operasi tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Kongres, termasuk penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
Para legislator menuntut pengarahan segera dari Gedung Putih mengenai operasi militer dan strategi berikutnya.
"Menteri Rubio dan Hegseth menatap mata setiap senator beberapa pekan lalu dan mengatakan bahwa ini bukan soal perubahan rezim. Saya tidak memercayai mereka saat itu dan sekarang kita melihat bahwa mereka secara terang-terangan berbohong kepada Kongres," ungkap Senator Andy Kim dalam pernyataannya di platform X.
Anggota Kongres Demokrat Kecam Penyesatan InformasiTahun lalu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth sempat meyakinkan Kongres bahwa operasi di Venezuela tidak bertujuan menggulingkan rezim.
Namun, pernyataan itu kini dipertanyakan dan dianggap sebagai bentuk penyesatan yang disengaja.
Jason Crow, anggota House Armed Services Committee dan Komite Intelijen DPR dari Partai Demokrat, menyatakan persetujuannya atas kritik yang dilontarkan oleh Andy Kim.
"Pemerintahan Trump berulang kali berbohong kepada Kongres dan rakyat Amerika tentang Venezuela. Berkali-kali para pejabat bersaksi bahwa ini bukan tentang perubahan rezim," tegasnya.
Senator Jeanne Shaheen dari Komite Hubungan Luar Negeri Senat menambahkan bahwa penyesatan informasi telah membuat Kongres tidak mengetahui strategi jangka panjang AS di Venezuela.
Senator Chris Coons dari Subkomite Anggaran Senat Bidang Pertahanan menyebut bahwa informasi yang diberikan kepada Kongres tidak akurat.
"Operasi militer untuk menangkap dan menggulingkan seorang presiden, bahkan yang tidak sah sekalipun, merupakan tindakan perang yang harus mendapat otorisasi dari Kongres," ujarnya.
Kepemimpinan Demokrat Tuntut Transparansi dan BuktiPemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries dan Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer juga menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahan Trump.
"Pemerintahan Trump tidak meminta otorisasi Kongres untuk penggunaan kekuatan militer dan gagal memberi pemberitahuan yang layak kepada Kongres sebelum operasi di Venezuela," kata Jeffries.
Ia juga menambahkan, "Terlalu banyak pertanyaan yang masih belum terjawab," dan mendesak adanya bukti konkret yang menjelaskan alasan penggunaan kekuatan tanpa persetujuan.
Chuck Schumer menyatakan bahwa Gedung Putih sempat meyakinkannya dalam tiga kesempatan bahwa tidak akan ada aksi militer ataupun upaya perubahan rezim di Venezuela.
"Jelas mereka tidak jujur kepada rakyat Amerika," kata Schumer.
Senator Brian Schatz turut mengkritik tindakan militer ini dengan menyatakan bahwa AS tidak memiliki kepentingan nasional vital di Venezuela yang dapat membenarkan perang.
"Kita seharusnya sudah belajar untuk tidak kembali tersandung ke dalam petualangan bodoh lainnya saat ini," peringatnya.
Partai Republik Dukung Langkah MiliterBerbanding terbalik, mayoritas anggota parlemen dari Partai Republik menyatakan dukungan terhadap langkah militer pemerintahan Trump di Venezuela.
Pemimpin Mayoritas Senat John Thune dan Ketua DPR Mike Johnson menyatakan mereka menantikan pengarahan resmi dari pemerintah dalam waktu dekat.
"Tindakan tegas Presiden Trump merupakan langkah awal yang penting untuk membawa dia (Maduro) ke pengadilan atas kejahatan narkoba yang membuatnya didakwa di AS," kata Thune.
Serangan militer AS ke Venezuela dan penangkapan Presiden Maduro memicu kecaman dan keprihatinan dari berbagai pihak di seluruh dunia.
