Saatnya Wajibkan Mata Pelajaran Sustainability di Indonesia

Pengalaman pribadi penulis menunjukkan kekuatan luar biasa satu mata kuliah wajib sustainability, sebuah titik balik reflektif mendalam yang mengubah arah hidup. Sebagai lulusan Master Sustainability di Harvard University dan Master Marketing di Monash University, penulis merasakan sendiri dampaknya.

Saat mengambil pelajaran wajib itu di Monash University untuk lulus, hidup penulis berubah drastis. Penulis menemukan tujuan hidup untuk berkontribusi membuat Indonesia lebih berkelanjutan.

Beberapa tahun kemudian, saat sedang mengejar titel master kedua di Harvard University, penulis mempublikasikan tesis di tentang efikasi model rental pakaian Indonesia dan mendirikan usaha bernama Triftin.

Pengalaman ini menjadi mata air awal penulisan untuk membedah paradoks sistem pendidikan kita: Indonesia menghadapi krisis sekitar 68 juta ton sampah setiap tahunnya, tetapi sustainability belum menjadi pelajaran wajib dari TK hingga universitas.

Penulis memiliki keyakinan kuat, mata pelajaran sustainability bisa mengubah hidup ribuan orang Indonesia jika diwajibkan sekarang. Remaja usia 12-18 tahun, menurut Erik Erikson, mulai mempertanyakan minat dan tujuan hidup, sedangkan usia 18-25 memperkuat eksplorasi identitas kerja dan nilai.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memasukkan modul sustainability di PPKn dan IPA SMP/SMA. Ini bisa mencakup project seperti upcycling limbah. Pelatihan guru pun bisa dilakukan melalui workshop dasar ekonomi sirkular dengan menggunakan sumber-sumber gratis hingga melibatkan LSM.

Sisipkan sustainability lintas mata pelajaran: menghitung karbon di matematika, desain upcycled di seni, dan green entrepreneurship di bimbingan karir. Proyek komunitas seperti kebun sekolah atau daur ulang bersama bisnis lokal hingga meningkatkan psychological wellbeing lewat fieldtrip dan bertamasya di alam.

Langkah lain yang dapat dilakukan adalah adaptasi IB/Cambridge di sekolah internasional dengan menambahkan konteks Indonesia (contoh seperti dampak lingkungan industri kelapa sawit di Indonesia).

Untuk universitas, kolaborasi Kemendikdasmen dan institusi bisa menerapkan pelajaran wajib meski berbeda jurusan: jurusan teknik menghitung emisi, jurusan bisnis mempelajari ESG, hingga jurusan seni mempelajari upcycling.

Penulis sarankan partner perusahaan seperti Triftin atau Waste4Change untuk mengisi workshop di institusi pendidikan. Dengan begini, murid Indonesia tak perlu menjalani perjalanan panjang berliku seperti penulis untuk berkontribusi terhadap sustainability dari usia muda. Mereka tahu footprint konsumsi sejak dini dan berpikir ulang untuk belanja impulsif.

Pemerintah jangan menunda lagi. Revisi UU Pendidikan dan jadikan sustainability wajib dipelajari dari level PAUD hingga perguruan tinggi. Alokasikan anggaran 20% untuk pelatihan guru dan sertifikasi green school.

Ini bukan biaya, melainkan investasi menciptakan SDM kompetitif, pacu industri kreatif mencapai 7% PDB jadi hijau. Kepada pembaca CNBC Indonesia, dukung gerakan ini: pendidikan keberlanjutan dapat membuat Indonesia Emas 2045 menjadi kenyataan.