Aksi Militer AS di Venezuela Disorot Anggota DPR, RI Diminta Bersikap Tegas

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah anggota DPR RI mengecam tindakan Amerika Serikat yang dinilai sebagai aksi sepihak dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, menyusul pengakuan Presiden AS Donald Trump soal serangan militer dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores.

Anggota DPR RI Jazuli Juwaini menilai langkah AS tersebut mencederai prinsip dasar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurutnya, tindakan itu tidak hanya melanggar kedaulatan negara, tetapi juga mengabaikan mekanisme hukum dan diplomasi internasional yang selama ini menjadi fondasi perdamaian dan ketertiban dunia.

“Tidak ada satu pun negara yang dibenarkan menggunakan kekuatan militer secara sepihak atas nama kepentingan politik dan kekuasaan,” ujar Jazuli dalam keterangan tertulis, seperti dilansir Antara, Minggu (4/1/2026). 

Dia mengingatkan, praktik penyerangan dan penangkapan kepala negara berpotensi menjadi preseden berbahaya jika dibiarkan, seolah-olah hukum internasional dapat dilanggar oleh negara berkuasa.

Jazuli juga menekankan, ketidakpatuhan terhadap hukum internasional akan memperbesar potensi konflik terbuka antarnegara dan meningkatkan eskalasi ketegangan global.

“Dalam kondisi seperti ini, ancaman terjadinya Perang Dunia Ketiga bukanlah sesuatu yang mustahil,” katanya.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) wajib menentang tindakan AS yang dinilainya sewenang-wenang dan melanggar kedaulatan negara lain. Dia menegaskan, sikap Indonesia telah jelas sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan.

Hasanuddin mendorong Indonesia, melalui perwakilan tetapnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersikap proaktif mendorong penyelesaian melalui koridor hukum internasional dan mekanisme resmi PBB. “Ini perwujudan politik luar negeri bebas aktif,” ujarnya.

TB Hasanuddin juga mengingatkan dampak ekonomi global dari peristiwa tersebut, mengingat Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Penangkapan Presiden Venezuela dinilai berpotensi memicu gejolak geopolitik dan fluktuasi pasar minyak global. 

“Pemerintah Indonesia harus mewaspadai potensi lonjakan harga minyak dan menyiapkan skenario mitigasi untuk menjaga kesehatan fiskal APBN serta stabilitas ekonomi nasional,” kata Hasanuddin.

Selain itu, Hasanuddin menilai peristiwa ini menjadi pelajaran strategis bagi Indonesia terkait pentingnya dukungan politik publik, soliditas nasional, dan kesiapsiagaan pertahanan. “Kedaulatan negara tidak hanya dijaga oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh legitimasi politik yang kuat di mata rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, Donald Trump mengakui AS telah melancarkan serangan militer terhadap Venezuela dan menangkap Nicolás Maduro beserta istrinya, sebagaimana disampaikan melalui platform Truth Social pada Sabtu (3/1/2026).