JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali mengemuka.
Pemerintah mengeklaim, langkah ini merupakan solusi untuk memangkas biaya politik yang besar.
Namun, di sisi lain, para aktivis demokrasi dan partai oposisi mencium aroma kebangkitan oligarki politik yang berpotensi merampas hak pilih rakyat secara paksa.
Wacana tersebut kembali bergulir setelah disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan didukung sejumlah partai politik pendukung pemerintah.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan agar pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD.
Usulan itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=prabowo subianto, ongkos politik, demokrasi indonesia, Pilkada lewat DPRD, Pilkada DPRD, hak rakyat&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8wNS8xMDA2MjkxMS9wcm8ta29udHJhLXBpbGthZGEtbGV3YXQtZHByZC1zb2x1c2ktaGVtYXQtYW5nZ2FyYW4tYXRhdS1oaWR1cGthbi1vbGlnYXJraQ==&q=Pro-Kontra Pilkada Lewat DPRD: Solusi Hemat Anggaran atau Hidupkan Oligarki Politik?§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `Baca juga: Partai Buruh Tegaskan Tolak Pilkada Lewat DPRD
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPRD kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Usulan tersebut langsung memicu perdebatan luas.
Di satu sisi, sejumlah partai menilai pilkada langsung selama ini menimbulkan biaya politik yang sangat tinggi.
Namun, di sisi lain, banyak pihak menilai perubahan mekanisme itu berisiko menggerus hak rakyat dan membuka kembali praktik transaksi politik tertutup.



