Pengungsi Bencana Sumatera Rentan Jadi Korban Perdagangan Orang, Negara Harus Hadir

JAKARTA, KOMPAS – Bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menimbulkan celah bagi pelaku perdagangan orang. Korban bencana, terutama anak dan perempuan, rentan jadi korban perdagangan orang, akibat kehilangan tempat tinggal, anggota keluarga, sumber penghidupan, dan dokumen resmi.

Di tengah situasi itu, cara warga terdampak keluar dari situasi kebencanaan jadi tak biasa dan amat rentan jadi korban perdagangan orang dan migrasi tak aman. Mereka rentan dieksploitasi pelaku kejahatan mulai dari tawaran pemberian utang, adopsi anak, hingga tawaran pekerjaan di luar daerah.

Mengantisipasi hal itu, Komite Migran, Pengungsi dan Anti Perdagangan Orang dari Caritas Indonesia (KARINA KWI) menyerukan kepada para korban bencana dan pemerintah daerah, agar mewaspadai ancaman serius Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan migrasi tidak aman yang menyasar warga terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.

“Caritas Indonesia menyampaikan peringatan dini pada semua pihak agar sigap memberi perlindungan hukum bagi warga terdampak bencana Sumatera agar mereka tak jatuh ke tangan predator yang menawarkan utang, adopsi anak, pekerjaan, dan migrasi tak aman,” ujar Direktur Eksekutif Caritas Indonesia Romo Fredi Rante Taruk, pada Senin (5/1/2026) petang, dalam jumpa pers secara daring, di Jakarta.

Romo Fredi meminta semua tempat pengungsian dan rumah korban dikawal agar tak dimasuki predator perdagangan orang. Karena itu, Caritas Indonesia mengajak pemerintah dan masyarakat sipil untuk sigap melindungi masyarakat rentan di wilayah pascabencana.

Berdasarkan laporan situasi per 3 Januari 2026, bencana ini menyebabkan 1.157 orang tewas, 165 orang hilang, dan sekitar 1 juta orang mengungsi. Selain kehilangan anggota keluarga, warga kehilangan dokumen penting seperti ijazah, kartu tanda penduduk (KTP), dan sertifikat rumah, yang membuat posisi hukum mereka amat lemah.

Suster Cicil, anggota tim respons lapangan Caritas Indonesia di Sibolga, melaporkan indikasi tawaran mencurigakan mulai muncul di pos pengungsian. Beberapa pengungsi berusia 19-23 tahun pernah ditawari pekerjaan oleh pihak yang mengaku donatur untuk bekerja di luar Sibolga.

”Beruntung, peran orangtua di sini masih sangat kuat melarang anak-anak mereka pergi tanpa kejelasan," lapor Suster Sisil langsung dari lokasi bencana.

Romo Chrisantus Paschalis, anggota Komite dan pendamping Komisi Keadilan, Kedamaian dan Pastoral Migran Perantau di Batam, menegaskan bencana sering jadi pintu masuk perdagangan orang. Upaya membangun kembali wilayah pascabencana butuh waktu, sehingga membuka celah bagi predator perdagangan orang beraksi.

Wilayah pascabencana jadi pintu masuk para calo dan orang-orang tidak bertanggungjawab menawari warga rentan untuk keluar dari wilayah bencana tanpa pikir panjang. “Itu sebabnya negara harus hadir memberi perlindungan hukum bagi warga yang kehilangan pekerjaan, orangtua, dan dokumen resmi,” tegas Romo Paschal. 

Anggota Komite Caritas Indonesia yang juga pakar hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, mengungkapkan, para predator tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kerap menyamar sebagai relawan atau lembaga peduli bencana untuk mendekati korban di tenda pengungsian.

"Korban digugah emosi ketidakberdayaannya, misalnya dengan menekankan bahwa mereka tak lagi punya orangtua atau tulang punggung keluarga. Mereka dijanjikan kemudahan dokumen resmi, sekolah, hingga pekerjaan dengan penghasilan tinggi di luar daerah," tuturnya.

Menurut Dinna, predator biasanya melumpuhkan daya kritis korban dengan memberikan uang muka dan mendesak mereka untuk segera pergi agar tidak sempat melakukan cross-check kepada otoritas.

Belajar dari berbagai pengalaman, termasuk dalam bencana di Nusa Tenggara Timur, pasca-bencana Seroja, Suster Laurentina SDP, anggota Komite dan pendamping di Kupang, mengingatkan pentingnya peringatan dini disampaikan kepada masyarakat korban bencana.

Korban digugah emosi ketidakberdayaannya, misalnya dengan menekankan bahwa mereka tak lagi punya orangtua atau tulang punggung keluarga. Mereka dijanjikan kemudahan dokumen resmi, sekolah, hingga pekerjaan dengan penghasilan tinggi di luar daerah.

“Korban pasti sulit menyadari sedang dijebak dan dimanipulasi; itu sebabnya media massa perlu menyebarluaskan kepedulian akan bahaya perdagangan orang dan migrasi tidak aman,” tegas Suster Laurentina.

Untuk itu, Caritas Indonesia merekomendasi sejumlah upaya pencegahan praktik perdagangan manusia. Salah satunya yakni, pemerintah dan semua pihak segera melakukan sosialisasi bentuk-bentuk bahaya perdagangan orang dan migrasi tidak aman di wilayah pascabencana.

Saat ini Caritas Indonesia  bersama dengan Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Sibolga, dan Keuskupan Padang melakukan sosialisasi bahaya tersebut, termasuk modusnya.

Sebagai langkah nyata, Caritas Indonesia membuka hotline pelaporan bagi masyarakat yang menemukan aktivitas mencurigakan melalui kontak WhatsApp: 0811-9996-728 dan email: [email protected].

Masyarakat  terus diimbau untuk tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan instan yang mengharuskan perpindahan wilayah tanpa prosedur resmi, terutama bagi mereka yang sedang berada di pengungsian.

Caritas Indonesia juga mendesak pemerintah agar segera menjadikan pencegahan TPPO sebagai program khusus Gugus Tugas di wilayah pascabencana. Mereka juga meminta pemerintah mempercepat pemulihan dokumen legal warga yang hilang agar tidak dimanfaatkan oleh calo dokumen ilegal.

Terkait perlindungan anak-anak di lokasi bencana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan akan mempercepat aktivasi Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) di lokasi pengungsian banjir di Sumatera. Hal itu untuk memenuhi hak serta perlindungan perempuan dan anak di situasi darurat.

“Dalam situasi bencana, perempuan dan anak menghadapi kerentanan berlapis, mulai dari keterbatasan akses layanan dasar hingga potensi kekerasan,” ujar Menteri yang akrab disapa Arifah, yang berkunjung ke beberapa wilayah bencana di Langkat dan Tapanuli Selatan, Sumut, pada akhir pekan lalu.

Adapun Pos SAPA akan dihadirkan di lokasi pengungsian sebagai pusat koordinasi layanan, dukungan psikososial, serta pelaporan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.

Perhatian khusus diberikan pada pemenuhan hak pendidikan, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah maupun dinas pendidikan setempat untuk memanfaatkan Pos SAPA sebagai ruang menjalankan pembelajaran selama sekolah belum dapat difungsikan.