.jpg)
CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2025 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Data ini menjadi potret serius kondisi sosial perkotaan, dengan total 1.222 kasus kekerasan tercatat dalam satu tahun terakhir.
Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan anak masih menjadi kelompok paling rentan. Namun di sisi lain, data ini juga mencerminkan semakin terbukanya akses layanan pengaduan serta meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk melapor.
Kepala DPPPA Kota Makassar, Ita Isdiana Anwar, mengungkapkan bahwa dari total 1.222 kasus, korban anak yang paling banyak, 62 persen dari jumlah kasus atau sekitar 762 kasus.
“Dari total 1.222 kasus tersebut, korban anak tercatat sebanyak 762 kasus atau sekitar 62 persen, sementara korban dewasa sebanyak 460 kasus atau sekitar 38 persen,” kata drg. Ita Anwar di Balai Kota Makassar, Senin (5/1/2026).
Ita menegaskan, meningkatnya jumlah kasus dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencatat 520 kasus tidak serta-merta menunjukkan lonjakan tindak kekerasan semata. Menurutnya, peningkatan ini juga dipengaruhi oleh perluasan sumber data dan optimalisasi sistem layanan.
Pada 2025, DPPPA tidak lagi hanya mengandalkan satu unit layanan. Data kini dihimpun dari UPTD PPA, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), serta Shelter Warga di tingkat kelurahan.
“Seluruh kasus yang tercatat merupakan laporan yang ditangani secara aktif dan transparan, bukan disembunyikan,” tegasnya.
Sepanjang 2025, Pemerintah Kota Makassar telah membentuk 100 shelter warga sebagai garda terdepan penanganan kekerasan berbasis masyarakat. Meski masih terdapat 50 kelurahan yang belum memiliki shelter, penanganan tetap dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah wilayah.
Dari sisi distribusi layanan, UPTD PPA menangani 690 kasus, Shelter Warga 487 kasus, dan Puspaga 45 kasus.
Sementara, berdasarkan jenis kasus, kekerasan terhadap anak (516 kasus) menjadi yang tertinggi, disusul kekerasan terhadap perempuan (247 kasus) dan KDRT (199 kasus). Sementara dari bentuk kekerasan, kekerasan seksual mendominasi dengan 260 kasus, diikuti kekerasan fisik 230 kasus.
Korban perempuan masih mendominasi dengan 841 orang atau 69 persen, sedangkan korban laki-laki di bawah usia 18 tahun tercatat 381 orang.
Sedangkan masus tertinggi tercatat di Kecamatan Tamalate (97 kasus), disusul Panakkukang dan Rappocini. Dari sisi usia, korban terbanyak berada pada rentang 12–18 tahun dengan 362 kasus, mayoritas anak usia sekolah menengah pertama.
Pelaku kekerasan umumnya berasal dari lingkar terdekat korban, mulai dari orang tua, pasangan, pacar, hingga tetangga dan guru.
“Data menunjukkan pelaku kekerasan paling banyak berasal dari lingkungan terdekat korban,” ujar Ita.
DPPPA Makassar menegaskan komitmennya melalui implementasi Perpres Nomor 55 Tahun 2024, Perwali Nomor 91 Tahun 2023 tentang keadilan restoratif, serta penguatan jejaring dengan NGO, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat.
“Kami mengajak semua pihak melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak secara masif agar masyarakat semakin berani melapor,” pungkasnya.
