Kementerian ESDM memastikan pemerintah telah memberikan kuota impor terhadap operator SPBU swasta untuk tahun 2026.
IDXChannel - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman memastikan pemerintah telah memberikan kuota impor terhadap operator SPBU swasta untuk tahun 2026.
Dia menegaskan jumlah kuota impor yang diberikan naik dibandingkan kuota yang diberikan tahun lalu. Namun, ia masih enggan untuk membocorkan berapa volume impor yang diberikan SPBU swasta untuk tahun 2026 ini.
"Sudah (diberikan izin impor). (Kenaikannya 10 persen dari tahun 2025) miriplah sama," katanya saat ditemui di Kantor BPH Migas usai acara Penutupan Posko Nataru, Senin (5/1/2025).
Laode mengharapkan, dengan pemberian kembali kuota impor untuk operator swasta, pasokan BBM di SPBU bisa kembali pada periode normal. Tidak terjadi kembali polemik kelangkaan BBM SPBU swasta seperti yang terjadi di penghujung 2025 lalu.
"Bukan segera normal, harusnya sudah normal (pasokan BBM di SPBU). Kan kita tidak ada menghentikan (impor SPBU swasta)," tambahnya.
Sebelumnya, Laode menyebut pemberian kuota impor BBM untuk SPBU Swasta pada 2026 mempertimbangkan konsumsi BBM pada 2025. Pihaknya telah melakukan prognosa konsumsi BBM hingga akhir Desember 2025. Termasuk menghitung kekurangan yang sebelumnya terjadi di SPBU swasta.
"Kemungkinan polanya seperti itu, 100 plus 10 persen. Tapi kan referensi tahunnya beda, kalau tahun ini pakai referensi tahun 2024, tahun depan (2026) pakai referensi (prognosa konsumsi BBM) tahun 2025," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM (7/11/2025).
Kesempatan berbeda, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mengungkapkan SPBU telah mengajukan kuota impor BBM kepada pemerintah. Jumlah kenaikan kuota impor akan disesuaikan dengan realisasi penjualan yang dilakukan pada 2025.
"SPBU swasta sudah mengajukan kuota untuk tahun 2026. Seharusnya itu sudah tahap penyelesaian di Dirjen Migas. Untuk tahun 2026 itu menyesuaikan dengan penjualan, kemudian itu juga ada asumsi kenaikan," kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (2/1/2026).
(Febrina Ratna Iskana)
