JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi II, Azis Subekti, mengatakan, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang melakukan sejumlah langkah strategis yang sangat pro rakyat. Struktur kelembagaan pemerintahan pusat diperbesar.
Menurut Azis, langkah strategis tersebut untuk memperbesar kapasitas mesin negara serta mengejar percepatan.
“Indonesia tidak sedang berjalan santai. Target keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan melompat menuju negara maju membutuhkan kecepatan yang tidak bisa dicapai dengan mesin setengah tenaga,”ujar Azis, Senin (5/1/2026).
Presiden Prabowo kata dia, memilih strategi akselerasi, memperluas dan memperkuat mesin sektoral agar negara mampu bergerak cepat, menutup ketertinggalan, dan mengamankan momentum demografi.
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, pilihan tersebut disertai penataan fiskal yang ketat. Pemerintah pusat membenahi postur APBN untuk menutup kebocoran belanja, memperkuat penerimaan melalui penertiban sektor tambang, penertiban kawasan hutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak besar, dan optimalisasi bea cukai.
“Transfer ke daerah bahkan dipangkas sementara, kebijakan yang tidak populer, tetapi menunjukkan bahwa disiplin fiskal ditempatkan sebagai fondasi,”ujarnya.
Di saat yang sama, arah investasi ditegaskan pada hilirisasi sumber daya alam agar nilai tambah dan lapangan kerja tidak terus mengalir ke luar negeri. Aset-aset BUMN dikonsolidasikan untuk memperkuat daya ungkit ekonomi nasional.
“Semua langkah ini bermuara pada satu hal penting, negara sedang membangun ruang fiskal dan kapasitas kebijakan. Uang publik kemudian diarahkan ke program-program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,”bebernya.
“Seperti Makan Bergizi Gratis, penguatan koperasi desa, hingga berbagai bentuk perlindungan sosial dan investasi sumber daya manusia,” sambungnya.
Hal ini kata dia adalah upaya menjadikan pembangunan sebagai pengalaman sehari-hari warga, bukan sekadar laporan makro ekonomi.
Namun kata Azis, tantangan yang sesungguhnya muncul. Hampir seluruh program strategis tersebut dijalankan oleh kementerian dan lembaga pusat, tetapi lokus pelaksanaannya berada di daerah. Pemerintah daerah adalah mesin regional pembangunan nasional. Jika mesin ini tidak diselaraskan.
“Karena itu, kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan pemerintah daerah tidak boleh dipahami sebatas efisiensi administrasi atau penghematan anggaran,"ujarnya.
Pemerintah perlu memastikan bahwa struktur dan tata kelola Pemda mampu berkolaborasi dengan mesin sektoral pusat, terutama dalam pelaksanaan proyek strategis nasional dan program-program yang langsung menyentuh rakyat.
Tujuan sejatinya kata Azis adalah memastikan negara benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat, membuka akses ekonomi, melindungi yang lemah, memberi kesempatan yang setara dan menghadirkan pelayanan publik yang bermartabat.
“Di titik inilah Indonesia belajar dari sejarah, menghindari siklus Arab Spring yang berulang, dan mengambil esensi revolusi Eropa untuk menempuh jalannya sendiri menuju negara maju yang stabil dan berkeadilan,”pungkasnya.
Original Article
