GenPI.co - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai Pilkada melalui DPRD tidak bisa menyelesaikan politik uang dan biaya tinggi.
Jamiluddin mengatakan kandidat bisa mengggunakan uang, supaya bisa terpilih dalam kontestasi Pilkada melalui DPRD.
“Politik uang tetap berpeluang terjadi pada Pilkada melalui DPRD,” katanya dikutip dari JPNN, Selasa (6/1).
Dia menilai politik uang bisa hilang, ketika sesama peserta pilkada mengharamkan praktik itu dalam komtestasi.
“Pemilih tidak lagi diiming-imingi uang supaya memilihnya. Pemilih akan beralih memilih karena amanah dan kapasitas,” ujarnya.
Jamiluddin menyampaikan biaya tinggi penyelenggaraan Pilkada juga tetap terjadi, saat pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Dia menyebut penyebab tingginya biasa Pilkada, karena partai politik mengenakan mahar kepada kandidatnya.
Jamiluddin mengungkapkan mahar terhadap kandidat, juga bisa lebih besar ketika Pilkada melalui DPRD.
“Mahar yang besar membuat peluang mendapatkan rekomendasi partai bisa tinggi dan kesempatan menang lebih terbuka,” tuturnya.
Dia mengatakan wacana Pilkada melalui DPRD yang dilontarkan sejumlah elite partai politik itu, tidak perlu dilanjutkan.
“Indonesia tak perlu mundur kembali. Pilkada secara langsung, lebih mencerminkan kehendak rakyat,” ucapnya. (ast/jpnn)
Lihat video seru ini:
