Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu kelompok yang mewakili sejumlah pedagang kedelai terbesar dunia memutuskan hengkang dari kesepakatan penting yang dibentuk di Brasil mencegah deforestasi di hutan Amazon. Langkah ini menjadi pukulan baru bagi upaya perlindungan lingkungan.
Asosiasi industri Abiove, yang beranggotakan raksasa perdagangan komoditas seperti Archer-Daniels-Midland Co., Bunge Global SA, Cargill Inc., dan Louis Dreyfus Co., menyatakan pada Senin (5/1/2026) bahwa pihaknya menarik diri dari Soy Moratorium. Mengutip Bloomberg, Abiove menilai kesepakatan yang dibentuk pada 2006 tersebut telah merealisasikan peran historisnya.
Keputusan ini menjadi pukulan bagi inisiatif berusia 19 tahun yang selama ini dipuji kalangan pegiat lingkungan tersebut. Meski demikian, moratorium tersebut belakangan menghadapi tekanan dan kritik yang meningkat dari kelompok petani di Brasil.
Soy Moratorium merupakan kesepakatan yang melarang para pedagang memperoleh pasokan kedelai dari lahan di Amazon yang mengalami deforestasi setelah 2008. Kesepakatan ini dipersoalkan oleh kelompok petani seperti Aprosoja Mato Grosso. Mereka menilai aturan tersebut lebih ketat dibandingkan dengan ketentuan perlindungan hutan dalam undang-undang nasional Brasil.
Pengumuman Abiove muncul setelah negara bagian Mato Grosso, wilayah penghasil kedelai terbesar di Brasil, mengesahkan undang-undang yang mencabut insentif pajak bagi pedagang yang mematuhi moratorium tersebut.
Putusan Mahkamah Agung pada November lalu sebagian memenangkan pihak negara bagian, sehingga mulai 1 Januari para pedagang pendukung moratorium tidak lagi menerima fasilitas pajak. Jaksa agung Brasil telah meminta penundaan penerapan undang-undang itu selama empat bulan.
“Soy Moratorium tidak dihapuskan melalui paksaan hukum: kesepakatan ini masih ada, tetapi secara sadar dilemahkan oleh keputusan sukarela perusahaan-perusahaan untuk mundur,” ujar lembaga swadaya masyarakat lingkungan WWF Brasil dalam sebuah pernyataan.
WWF Brasil menilai langkah tersebut menunjukkan bahwa perusahaan lebih memprioritaskan akses terhadap insentif pajak yang bersumber dari dana publik daripada mengedepankan upaya penanggulangan deforestasi dan tanggung jawab dalam menghadapi krisis iklim.
