Membela Diri di PBB, Dubes AS Sebut Serangan ke Venezuela Murni Penegakan Hukum

Washington: Amerika Serikat (AS) membela aksi militer terbarunya terhadap Venezuela dalam sidang Dewan Keamanan PBB, dengan menegaskan bahwa Washington tidak melancarkan invasi dan tak sedang menduduki negara tersebut, meski operasi itu berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

“Kolega sekalian, akhir pekan lalu Amerika Serikat berhasil melaksanakan operasi penegakan hukum yang bersifat presisi, difasilitasi oleh militer AS, terhadap dua buronan yang telah didakwa oleh sistem peradilan Amerika, yakni narko-teroris Nicolas Maduro dan Cilia Flores,” kata Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz dalam sidang darurat.

Mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bahwa “tidak ada perang terhadap Venezuela maupun rakyatnya,” Waltz menegaskan kepada Dewan Keamanan bahwa Amerika Serikat “tidak sedang menduduki sebuah negara.”

“Ini adalah operasi penegakan hukum untuk menindaklanjuti dakwaan yang sah dan telah ada selama puluhan tahun,” ujarnya, seraya mengingatkan pada operasi militer serupa yang dilakukan terhadap penguasa de facto Panama, Manuel Noriega, pada 1989.

Waltz berargumen bahwa aksi militer AS bertujuan “melindungi warga Amerika di dalam dan luar negeri.” Ia mempertanyakan legitimasi PBB jika menyamakan seorang “narco-teroris yang tidak sah” dengan presiden atau kepala negara yang terpilih secara demokratis.

“Jika PBB dan badan ini memberikan legitimasi kepada narco-teroris yang tidak sah dengan perlakuan yang sama sebagaimana presiden atau kepala negara yang terpilih secara demokratis berdasarkan Piagam ini, organisasi macam apa ini?” katanya.

Menegaskan bahwa Washington tidak akan “membiarkan Belahan Barat digunakan sebagai basis operasi bagi musuh, pesaing, dan rival negara kami,” Waltz menyatakan, “Anda tidak bisa menjadikan Venezuela sebagai pusat operasi bagi Iran, Hezbollah, kelompok geng, agen intelijen Kuba, dan aktor-aktor jahat lain yang mengendalikan negara itu.”

Ia juga menambahkan bahwa “tidak dapat diterima” jika cadangan energi terbesar di dunia berada di bawah kendali musuh Amerika Serikat dan pemimpin yang tidak sah, serta tidak memberi manfaat bagi rakyat Venezuela, melainkan “dicuri oleh segelintir oligarki di dalam negeri.”

Baca juga:  Rusia Kecam Aksi Militer AS di Venezuela, Sebut Kembalinya Era Tanpa Hukum