ACEH, DISWAY.ID — Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bentukan DPR RI menggelar rapat koordinasi perdana bersama 14 perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah pusat di Posko Galapana, Aceh, Senin (5/1/2026).
Rapat dihadiri anggota DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait dalam rangka penanganan dan pemulihan banjir di Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh.
Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, menjelaskan bahwa para PIC akan menjadi penghubung utama antara lembaga dengan Satgas DPR RI guna pembagian kerja.
BACA JUGA:Prabowo Klaim Sepanjang 2025 Indonesia Tidak Impor Beras Demi Capai Swasembada Beras
“Dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah pemulihan pascabencana secara terpadu,” ujarnya.
Satgas bersama PIC juga membahas mekanisme pengumpulan, perumusan, serta pengolahan data dan laporan lapangan.
Data dari relawan, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan menjadi dasar pengambilan keputusan serta percepatan tindak lanjut pemulihan.
Khalid menegaskan Satgas DPR RI akan terus mengawal koordinasi lintas sektor dengan memantau perkembangan di lapangan.
Sebanyak 14 PIC dari berbagai kementerian dan lembaga akan berkantor di dekat lokasi bencana.
“Dengan mulai berkantornya 14 PIC kementerian/lembaga di Posko Galapana, diharapkan berbagai kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi dan diselesaikan melalui koordinasi langsung,” katanya.
BACA JUGA:Disinggung Hidupkan Militerisme, Prabowo Tegaskan Terbuka Dikritik
Adapun 14 kementerian dan lembaga yang tergabung antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Sosial, Keuangan, BUMN, Komunikasi dan Digital, Satgas Jembatan, PT Telkomsel, PT PLN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesehatan, serta Danantara.
Bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra sejak akhir 2025 hingga awal Januari 2026 menimbulkan dampak besar: 1.177 orang meninggal dunia, 148 orang hilang, dan lebih dari 242 ribu warga mengungsi.
