Oleh Sriyanti Ambar (Mahasiswi Program Doktor Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia)
Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di masa libur sekolah sepekan terakhir adalah ujian nyata bagi nalar kenegaraan kita. Apakah program ini masih berporos pada perbaikan gizi anak, atau telah bergeser menjadi mesin penyerap anggaran?
Pernyataan Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa mereka “justru menghemat anggaran luar biasa” di tengah desakan dari berbagai pihak, termasuk Komisi IX DPR dan pakar, agar dana dialihkan untuk penanganan bencana Sumatera, menunjukkan jurang antara klaim birokrasi dengan kegelisahan publik yang makin nyata. Faktanya, anggaran MBG justru membesar secara eksponensial.
Pada 2026 misalnya, program ini diproyeksikan menelan biaya hingga Rp900 miliar per hari atau total Rp335 triliun dalam setahun, dengan asumsi MBG berjalan 360 hari. Padahal, hari efektif siswa di sekolah hanya sekitar 190 hari dalam setahun.
Dengan kalkulasi realistis ini, terpampang potensi kelebihan dana sebesar Rp66 triliun hanya dari sektor pendidikan untuk sasaran siswa saja. Dana sebesar ini tentu tidak kecil. Ia setara anggaran pembangunan infrastruktur penting atau dana tanggap darurat berskala nasional.
Pertanyaannya kemudian adalah ke mana arah “efisiensi” jika program dipaksakan berjalan di 170 hari libur, di mana ekosistem sekolah tidak berfungsi? Mekanisme yang ditawarkan, dimana siswa atau orang tua harus mengambil makanan ke sekolah atau melalui delivery, justru menimbulkan distorsi baru. Orang tua harus mengorbankan waktu mencari nafkah, sementara anak kehilangan haknya untuk berlibur.
Lebih ironis, makanan yang didistribusikan dilaporkan banyak berbentuk produk kemasan dan ultra-processed food (UPF), yang justru berisiko melenceng dari tujuan awal perbaikan gizi. Akuntabilitas pun kabur. Ada laporan makanan akhirnya diberikan ke pihak lain atau hilang percuma. Dalam bahasa pakar kebijakan publik, ini menciptakan risiko pemborosan sistemik dan sengketa akuntabilitas karena negara “membayar sesuatu yang berubah bentuk”.
Sensivitas Darurat Kemanusiaan
Di saat rutinitas administratif MBG dipaksakan, sebagian wilayah Indonesia sedang bergulat dengan dampak bencana. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, secara tegas mengusulkan agar anggaran MBG di masa libur dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, “misalnya, membantu korban bencana di Sumatera atau memperkuat fasilitas kesehatan dan pemulihan gizi di daerah terdampak stunting akut”.
Usulan serasi datang dari kalangan akademisi yang melihat potensi kelebihan dana itu sebagai solusi pendanaan darurat untuk pemulihan infrastruktur sekolah yang rusak berat akibat banjir. Wacana pengalihan dana untuk bencana sebagai langkah rasional, mengingat kondisi darurat di Aceh dan sekitarnya yang masih memerlukan respons cepat.
Penolakan BGN terhadap usulan ini dengan dalih “konsistensi” dan “tidak ada pemaksaan” justru mengerdilkan nalar kebijakan publik. Kebijakan publik yang baik harus lentur dan adaptif terhadap perubahan konteks. Ketika konteksnya berubah, sekolah libur dan bencana melanda, maka kebijakan pun mestinya harus dievaluasi ulang.
Memaksakan penyaluran di saat yang “kurang relevan” hanya akan melahirkan kesan bahwa yang dipertahankan adalah serapan belanja dan keberlangsungan kontrak dengan mitra pelaksana (SPPG), bukan substansi manfaat.
Karena itu, pemerintah perlu keluar dari defensif dan mendengar kritik konstruktif ini. Pemerintah harus secara tegas mendefinisikan apakah MBG adalah program berbasis sekolah atau bantuan pangan harian universal. Jika berbasis sekolah, libur adalah batas alamiahnya. Jika ingin menjadi hak harian, diperlukan revisi regulasi, perencanaan anggaran yang transparan, dan mekanisme distribusi yang benar-benar tepat sasaran.
Kebijakan pemerintah yang kaku terkait MBG bukan hanya bermasalah dari sisi inefisiensi teknis, melainkan telah menyentuh dimensi moral dan keadilan fiskal. Bagaimana negara memprioritaskan anggaran rakyat di antara pemenuhan hak dasar dan tanggap darurat kemanusiaan?
Harusnya ada mekanisme dalam APBN yang memungkinkan realokasi dana program tertentu, termasuk MBG untuk keperluan darurat bencana tanpa birokrasi berbelit. Audit Komprehensif dan evaluasi dampak juga sangat dibutuhkan, tidak hanya dari segi penyerapan anggaran, tetapi terutama dari dampak nyata terhadap status gizi, kesehatan, dan prestasi belajar anak. Evaluasi dampak ekonominya juga dibutuhkan untuk memastikan rantai pasok menguntungkan petani dan UMKM lokal, serta honor tenaga kerja di dapur MBG memenuhi standar.
Terakhir, pemerintah perlu menyelaraskan dengan asas keadilan sosial. Prioritas harus diberikan kepada daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan daerah rawan bencana. Bantuan di masa darurat bencana adalah bentuk keadilan yang lebih tinggi dan konkret daripada memaksakan paket makanan kering di sekolah yang sepi.
Sekali lagi, memaksakan program yang tidak efektif di saat libur, sementara mengabaikan jeritan korban bencana, bukanlah tanda pemerintahan yang efisien dan empatik. Sebaliknya, itu adalah pertanda birokrasi yang terjebak dalam ritual belanja dan target serapan angka.
Publik telah jeli melihat kontradiksi ini. Kini, pemerintah harus membuktikan bahwa ia lebih setia pada substansi kemanfaatan bagi rakyat daripada pada dogma administratif dan deretan angka di laporan keuangan. Pilihannya sederhana, tetap pada rutinitas yang dipertanyakan, atau berpihak pada nalar dan kemanusiaan
