oleh Amos Simanjuntak, praktisi komunikasi
SETIDAKNYA sejak jelang akhir tahun 2025, bencana datang silih berganti. Dimulai bencana hidrometeorologi dari Sumatera Utara, menyusul Aceh dan Sumatera Barat, lalu banjir dan tanah longsor seperti di Cilacap, Guci Tegal Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga yang terbaru di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, pada Senin, 5 Januari 2026.
Dalam situasi seperti ini, waktu terasa berjalan lebih cepat. Setiap jam, bahkan setiap menit, menjadi sangat berarti. Di tengah kepanikan, ketidakpastian, dan kehilangan, publik menunggu satu hal yang sama: kehadiran kepala daerah. Bukan sekadar dalam bentuk kebijakan atau bantuan logistik, melainkan lewat komunikasi yang menenangkan dan empatik.
Rangkaian bencana tersebut kembali mengingatkan kita pada satu pelajaran penting yang kerap terlewatkan: bencana bukan hanya krisis alam, tetapi juga krisis komunikasi dan kepemimpinan. Cara kepala daerah berbicara, atau memilih untuk diam, sering kali menentukan apakah masyarakat merasa dilindungi atau justru ditinggalkan.
Ironisnya, di saat sebagian kepala daerah berjibaku di lapangan, publik juga disuguhi sejumlah pernyataan dan gestur kepala daerah lainnya yang dinilai tidak sensitif terhadap situasi krisis seperti ucapan ‘Presiden Seumur Hidup’ hingga salah satu kepala daerah melakukan umroh saat rakyatnya tengah prihatin di tengah bencana di era media digital, kehadiran kepala daerah tidak lagi diukur dari seremoni formal, melainkan dari pesan dan gestur yang tertangkap kamera dan menyebar luas di ruang publik.
Aceh memiliki posisi yang sangat khas dalam konteks kebencanaan Indonesia. Ingatan kolektif akan tsunami 2004 membuat masyarakatnya sangat peka terhadap bahasa, simbol, dan kehadiran negara saat krisis. Setiap bencana baru hampir selalu dibaca dalam bayang-bayang trauma masa lalu.
Karena itu, komunikasi pemerintah daerah di Aceh jarang dianggap netral. Ia dinilai dengan standar moral yang tinggi: apakah kepala daerah benar-benar hadir bersama rakyatnya, atau sekadar menjalankan prosedur administratif.
Pengalaman di Aceh menunjukkan bahwa komunikasi yang cepat, terbuka, dan empatik mampu meredam kecemasan publik. Ketika pemerintah daerah mengakui keterbatasan, menyampaikan kondisi lapangan secara jujur, dan secara terbuka menyebut penderitaan warga, suasana perlahan menjadi lebih tenang.
Media sosial memang tetap ramai, tetapi arah percakapan bergeser dari kemarahan menuju solidaritas. Di Aceh, empati bukan sekadar retorika, melainkan bahasa kepemimpinan yang memiliki makna historis.
Kini, media tidak lagi sekadar melaporkan bencana. Ia juga membingkai kepemimpinan. Logika editorial media arus utama bertemu dengan mekanisme viral media sosial, membentuk narasi dominan tentang siapa yang hadir dan siapa yang absen.
Dalam konteks ini, komunikasi empatik berfungsi sebagai modal sosial sekaligus politik. Ia membangun kepercayaan, memperkuat legitimasi, dan menahan laju disinformasi yang kerap muncul di masa krisis.
Pengalaman penanganan krisis menunjukkan bahwa publik relatif bisa memaklumi keterbatasan sumber daya. Namun, mereka jauh lebih sulit memaafkan ketidakhadiran dan gestur yang terasa dingin atau nirempati dari pemimpinnya.
Transparansi memberi kejelasan, sementara empati menghadirkan ketenangan. Tanpa keduanya, pesan resmi pemerintah mudah kalah oleh narasi liar yang beredar di ruang digital.
Budaya populer memperkuat dinamika ini. Dalam era algoritma, emosi menjadi daya tarik utama. Konten yang menampilkan kepedulian, pelukan, atau kata-kata yang menyentuh lebih mudah menyebar dibandingkan laporan teknis. Fenomena ini kerap dicap sebagai politik pencitraan.
Namun, menafikan dimensi emosional sama artinya dengan mengabaikan cara publik memaknai kepemimpinan hari ini. Tantangannya adalah memastikan empati tidak berhenti sebagai simbol, tetapi benar-benar terhubung dengan tindakan nyata.
Kajian komunikasi krisis di Indonesia juga menegaskan hal tersebut. Bencana dipahami bukan hanya sebagai persoalan teknis, melainkan krisis makna yang menuntut kehadiran komunikasi publik yang empatik.
Burhan Bungin (2015) menekankan bahwa komunikasi pemerintah dalam situasi darurat berperan penting dalam membentuk persepsi dan respons sosial masyarakat. Sementara itu, Jalaluddin Rakhmat (2018) menjelaskan bahwa empati yang disampaikan melalui pesan verbal dan simbolik dapat menurunkan kecemasan kolektif serta memperkuat kepercayaan publik. Dalam ekosistem media digital yang cepat dan emosional, absennya empati membuka ruang bagi spekulasi dan disinformasi.
Dalam konteks ini, kehadiran sejumlah bupati di kawasan Tapanuli, seperti JTP Hutabarat di Tapanuli Utara, Masinton Pasaribu di Tapanuli Tengah, dan Gus Irawan Pasaribu di Tapanuli Selatan, menjadi contoh sederhana namun penting. Kehadiran mereka di ruang publik, disertai komunikasi yang jelas dan membumi, memberi rasa diperhatikan dan kepastian bagi masyarakat. Elemen ini tampak sederhana, tetapi seringkali justru terlewatkan dalam penanganan bencana.
Pada akhirnya, bencana adalah momen ujian. Ia menanggalkan formalitas birokrasi dan memperlihatkan esensi kepemimpinan. Pengalaman di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan bahwa kehadiran kepala daerah di ruang media sama pentingnya dengan kehadiran di lapangan. Tanpa komunikasi empatik, kerja nyata kehilangan maknanya di mata publik. Sebaliknya, tanpa kerja nyata, empati hanya akan terdengar sebagai retorika kosong.
Bencana akan selalu datang tanpa undangan. Namun cara pemerintah daerah merespons, terutama melalui komunikasi, akan menentukan apakah krisis berujung pada solidaritas atau kekacauan.
Di ruang publik yang dipenuhi layar dan kamera, kepemimpinan hari ini bukan hanya soal hadir, tetapi soal bagaimana kehadiran itu dirasakan. Dan dalam banyak situasi, empati tetap menjadi bahasa yang paling dipahami semua orang.
Original Article
