Pantau - Sebanyak 50 pedagang kaki lima di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menerima bantuan sarana usaha berupa gerobak dan tenda dari Badan Pengelola Keuangan Haji sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan usaha kecil menengah.
Bantuan Non APBN untuk Penguatan UMKMPenyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di halaman Pendopo Kabupaten Kudus dan dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid, Bupati Kudus Samani Intakoris, Wakil Bupati Bellinda Putri, serta perwakilan BPKH.
Abdul Wahid menyampaikan bahwa bantuan tersebut bersumber dari anggaran non APBN yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
"Bantuan tersebut bersumber dari anggaran non APBN yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji dan dialokasikan untuk penguatan ekonomi umat," ungkap Abdul Wahid.
Ia menjelaskan bahwa program tersebut merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan menghidupkan usaha kecil menengah.
"Meski bukan lagi di Komisi VI DPR RI tetapi di Komisi VIII terdapat anggaran non APBN yang bisa dimanfaatkan untuk membantu UMKM salah satunya melalui bantuan gerobak dan tenda," ia mengungkapkan.
Dorong Produktivitas PKL dan Pertumbuhan Ekonomi DaerahAbdul Wahid berharap bantuan tersebut mampu meningkatkan produktivitas pedagang kaki lima serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada tahun ini juga direncanakan adanya tambahan bantuan sebanyak 200 unit gerobak dan tenda untuk Kabupaten Kudus.
Bupati Kudus Samani Intakoris menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi VIII DPR RI dan BPKH kepada pedagang kaki lima di daerahnya.
"Atas nama Pemkab Kudus kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Wahid BPKH dan mitra kemaslahatan yang telah membantu 50 PKL dengan gerobak dan tenda. Kami juga mengusulkan agar tahun depan Kudus kembali mendapatkan tambahan sekitar 200 unit," ungkap Samani.
Ia berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban.
Dana Kemaslahatan BPKH Capai Rp800 JutaKepala Divisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kemaslahatan BPKH Dyah Rahayu menjelaskan total anggaran bantuan mencapai Rp800 juta untuk 100 unit gerobak dan tenda.
"Program ini masuk dalam asnaf ekonomi umat," ungkap Dyah Rahayu.
Ia menyebutkan bantuan tersebut dibagi untuk dua wilayah yakni Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, dengan masing-masing menerima 50 unit.
Secara nasional dana kemaslahatan BPKH mencapai sekitar Rp240 miliar dan direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp250 miliar pada tahun 2026 dengan sektor ekonomi umat sebagai prioritas utama.
PKL Terbantu Tetap Berjualan Saat HujanKetua Paguyuban PKL Balai Jagong Frangki mengaku bersyukur atas bantuan yang diterima oleh para pedagang.
Ia menyebutkan bantuan gerobak dan tenda sangat membantu pedagang agar tetap bisa berjualan meski dalam kondisi hujan.
